TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Yasonna H Laoly menerima langsung berkas laporan kepengurusan hasil mekanisme Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar yang diprakarsai Presidium Penyelamat Partai Golkar di Ancol, Jakarta.

"Saya baru menerima pak Priyo, pak Agun, sudah menerima mereka, sudah menyampaikan juga bagaimana perkembangan Munas Golkar yang di Ancol, dan saya katakan sudah menerima dua-duanya," kata Yasonna di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Senin (8/12/2014).

Yasonna mengatakan, bahwa pihaknya akan segera membentuk tim khusus untuk mempelajari dan meneliti secara cermat guna menilai masing-masing munas.

"Kami akan teliti, kami baca, kami bentuk tim khusus dan kami tetap berpacu ke perundang-undangan dan anggaran dasar," ujarnya.

Presidium Penyelamat Partai Golkar sore ini sudah melaporkan pengesahan hasil menkanisme Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar didampingi Ketua DPP Bidang Kaderisasi Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa, Ketua Bidang Hukum dan Ham Lauren Siburian berserta Wakil Sekjen dan ketua-ketua DPD I dan II mengantarkan berkas kepengurusannya.

"Atas nama Munas Partai Golkar yang sah, sehat, transparan, adil, dan demokrasi sesuai AD/ART, kami resmi telah mendaftarkan kepengurusan hasil munas Partai Golkar ke menteri Hukum dan HAM," kata Priyo.

Adapun kubu Aburizal Bakrie pagi tadi juga telah melayangkan berkas kepengurusannya bersama Sekretaris Jenderal Partai Golkar versi Munas Bali Idrus Marham, Ketua Harian DPP Partai Golkar MS Hidayat, serta tiga Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Nurdin Halid, Ade Komarudin, dan Syarief Cicip Sutardjo. Dalam laporan mereka, tertera susunan pengurus dan hasil Munas Bali yang berkaitan dengan rencana program kerja Partai Golkar periode 2014-2019.