Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Jokowi Diminta Konsisten Tenggelamkan Kapal Asing Pencuri Ikan

"Langkah ini tentunya harus dilakukan secara konsisten dan kontinyu dengan melibatkan seluruh Unsur Penegak Hukum di Laut," kata Ono.

Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Jokowi Diminta Konsisten Tenggelamkan Kapal Asing Pencuri Ikan
TRIBUN BATAM/ARGIANTO DA NUGROHO
Anggota TNI AL memantau penenggelaman kapal milik nelayan asing di Perairan Anambas, Kepulauan Riau, Jumat (5/12/2014). Sebanyak tiga kapal milik nelayan vietnam yang ditangkap TNI AL ditenggelamkan sebagai sikap tegas pemerintah Indonesia terhadap aksi pencurian ikan yang merugikan negara hingga Rp 300 Trilyun pertahunnya. TNI AL mengerahkan empat Kapal Perang Indonesia (KRI) diantaranya KRI Sultan Hasanuddin, KRI Sutedi Senaputra, KRI Todak, KRI Baracuda dan KN Bintang Laut milik Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla). TRIBUN BATAM/ARGIANTO DA NUGROHO 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sikap tegas Presiden Joko Widodo diapresiasi dalam memberantas illegal fishing (pencurian ikan) yang dilakukan nelayan asing di wilayah Indonesia.

Demikian dikatakan Anggota Komisi IV DPR Ono Surono dalam keterangan pers, Selasa (9/12/2014).

Ono menilai penenggelaman 3 kapal nelayan asal Vietnam di Anambas dapat menjadi peringatan bagi negara dan nelayan asing untuk tidak kembali melakukan pencurian ikan di Indonesia.

"Langkah ini tentunya harus dilakukan secara konsisten dan kontinyu dengan melibatkan seluruh Unsur Penegak Hukum di Laut.

Walaupun Badan Keamanan Laut (Bakamla) belum secara resmi dibentuk, Badan Koordinasi Keamanan Laut yang ada, dan sudah dipunggawai oleh 12 Institusi negara harus berjalan secara maksimal," kata Ono.

Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan permasalahan terdahulu terkait penegakan hukum di laut dan koordinasi antar institusi harus segera diselesaikan lewat peran Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan dan Kementerian Koordinator Kematitiman.

Ia menuturkan anggaran Penegakan Hukum di Laut, terutama untuk TNI AL dan POLRI pada perubahan APBN 2014 harus ditambah semaksimal mungkin, baik untuk Operasional Kapal maupun Kesejahteraan Prajuritnya.

Berita Rekomendasi
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas