TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sikap politik Munas Nusa Dua, Bali yang mengarahkan Partai Golkar untuk menolak peraturan pemerintah pengganti undang-undang pemilihan kepala daerah secara langsung, jelas membuat "luka" Demokrat.

Karena itu, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono jelas jengkel dengan ketua umum Golkar produk Munas Bali, Aburizal Bakrie.

Karena itu pula, Pengamat komunikasi politik Ari Junaedi menengarai usai pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan SBY di Istana Merdeka, Jakarta kemarin membuka pandora koalisi "terlarang" antara PDIP dengan Demokrat.

Artinya, jelas Ari, karena moment perppu pilkada, hubungan "benci tapi perlu" antara PDIP dan Demokrat bisa terjalin.

"SBY jengah dengan sikap Ical dan Golkar yang plintat-plintut sedangkan Jokowi perlu menambah amunisi kekuatan di Koalisi Indonesia Hebat untuk menandingi suara mayoritas Koalisi Merah Putih. Jika Jokowi bisa meyakinkan SBY dan Megawati untuk perlunya bergandengan tangan dalam koalIsi maka kekuatan KMP bisa direduksi. Jika Demkrat bisa dirangkul Jokowi maka KIH akan dapat tambahan bonus dukungan dari partai besan SBY yakni PAN,"kata Ari Junaedi kepada Tribunnews.com, Jakarta, Selasa (9/12/2014).

Menurut pengajar Program Pascasarjana Universitas Indonesia (UI) ini, Demokrat pasti akan mendapat akomodasi politik dari Jokowi-JK jika bergabung dengan KIH.

Sebaliknya, menurutnya, jika Demokrat terus bernaung di KMP maka akan terkena imbas persepsi negatif dari publik.

Apalagi, kata dia, selama ini publik menilai isu-isu politik yang "dimainkan" KMP sarat dengan politik sakit hati dan balas dendam karena kekalahan di pilpres kemarin.

"SBY tentu punya kalkulasi politik di pemilu mendatang. Mendukung yang dibela orang banyak atau membela koalisi yang sarat kepentingan dan ambisi pribadi. Golkar produk Munas Ancol dan PPP versi Romahurmuzy telah memberi pelajaran bagi Demokrat," ucap Ari Junaedi yang juga dosen di Magister Ilmu Komunikasi Universitas Universitas Diponegoro (Undip) Semarang ini.