TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian PAN RB melalui Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB, Herman Suryatman mengungkapkan, institusinya melaksanakan kegiatan penyerahan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja 505 pemerintah kabupaten/kota se Indonesia di Balai Kartini, Senin (8/12/2104) lalu.

Kegiatan ini kemudian mendapat sorotan beberapa media online dan di sosial media karena sebelumnya Kementerian PAN dan RB telah keluarkan Surat Edaran yang meminta optimalisasi penggunaan ruangan kantor pemerintah dalam kegaiatan-kegiatannya .

Herman Suryatman mengatakan,  kegiatan tersebut tidak dilaksanakan di kantor Kementerian PANRB karena tidak ada satu pun ruangan instansi yang dapat menampung peserta yang mencapai 1500 orang. Selain Bupati/Walikota,  hadir juga masing-masing Kepala SKPD dan staf kabupaten/kota.

Herman Suryatman mengatakan bahwa sesuai SE Menteri PANRB No. 11/2014, dalam melaksanakan pertemuan/rapat, instansi agar menggunakan fasilitas sendiri atau milik instansi lain, kecuali jumlah peserta rapat tidak bisa ditampung oleh fasilitas instansi atau instansi lainnya.

"Yang hadir pada acara kemarin mencapai 1500 orang. Karena tidak ada fasilitas instansi yang dapat menampung, maka kami laksanakan di Balai Kartini," ujarnya.

Herman menegaskan, Balai Kartini merupakan milik Yayasan Kartika Eka Paksi TNI AD. Pendapatannya dikontribusikan untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit.

Di sisi lain, bagi instansi pemerintah yang menggunakan Balai Kartini mendapatkan discount khusus. Karena itu harganya sangat kompetitif, di bawah Standar Belanja Masukan (SBM) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Dijelaskan, kehadiran para Bupati dan Walikota se Indonesia, menyertakan para Kepala SKPD,juga memberikan kesempatan kepada Menteri PANRB, Yuddy Chrisnandi mengupas tentang progres peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta pentingnya aparatur negara menjadi guru dan teladan bagi masyarakat.

"Menpan RB juga dapat menyampaikan secara langsung tanpa harus mengunjungi para Kepala Daerah itu satu per satu konsep Revolusi Mental untuk Reformasi Birokrasi yang dicanangkan oleh Presiden RI Joko Widodo yang digaungkan pada Upacara HUT Korpri ke 43 di Monas 1 Desember 2014 lalu," ujar Herman.

Demikian juga Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo memberikan pesan yang mengingatkan agar di era otonomi daerah ini kabupaten/kota terus memacu kinerja demi kesejahteraan masyarakat ujar Herman. "Jadi momentum acara kemarin juga dimanfaatkan untuk sosialisasi kepada ratusan Kepala Daerah yang hadir beserta jajaran DKPD terkaitnya", ujar Herman.

"Kami mengetahui setiap tahun para Bupati dan Walikota selaku mengikutsertakan Kepala SKPD nya dalam acara serupa itulah mengapa kami sampai menyiapkan hingga 1500 peserta dan ini benar-benar dimanfaatkan untuk memberikan pemahaman yang tepat Kepala Daerah dan jajarannya yang hadir," ujar Herman.

 " Kami  dari Kementerian PANRB berkomitmen untuk terus melaksanakan dan mengawal Gerakan Penghematan Nasional sebagaimana diperintahkan oleh Bapak Presiden serta telah ditindaklanjuti oleh pak Menteri PAN/RB," pungkasnya.