TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sidang DPR untuk memutuskan apakah menerima atau menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Pilkada menjadi kesempatan paling berharga bagi DPR, merebut kepercayaan publik dengan mendukung Perppu Pilkada, mendukung Pilkada langsung.

"Ini kesempatan bagus bagi DPR untuk kembali mendapat kepercayaan rakyat setelah dua bulan gontok-gontokan antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat," kata kata Ketua DPP PDI Perjuangan, Maruarar Sirait yang kerap disapa Ara ini (Rabu, 10/12/2014).

Kesempatan menggolkan Perppu pilkada langsung, Ara memastikan,setelah ada pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhyono (SBY). Pertemuan Jokowi dan SBY, yang dianggapnya trend-setter akan mengubah konstelasi politik nasional.

Ara memastikan kembali, partainya, PDI Perjuangan, sebelum ada Perppu Pilkada, sudah dengan tegas mendukung pilkada langsung. PDI Perjuangan juga dengan jelas dan terbuka menolak UU Pilkada yang menyerahkan pemilihan bukan kepada rakyat langsung, melainkan kepada DPRD.

"Karena itu, jelas dan tegas juga PDIP akan menerima Perppu Pilkada sehingga kedaulatan rakyat kembali diserahkan kepada rakyat," ia memastikan.

Maruarar percaya, mayoritas Fraksi di DPR akan menerima Perppu Pilkada, yang sesuai dengan aspirasi rakyat dan juga para kepala daerah yang selama ini dipilih langsung oleh rakyat. Maruarar yakin, keputusan akan diambil secara aklamasi

"DPR harus bisa mengembalikan kepercayaan rakyat menjadi lembaga kredibel, yang ada untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Jangan bersikap seperti mendukung UU Pilkada dengan pemilihan lewat DPRD, yang itu berbeda dengan kemauan rakyat," pungkasnya.