Laporan wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla atau yang akrab dipanggil JK mengaku belum tahu rencana pemeberintah membeli PT Minarak Lapindo Jaya. Kata dia sejauh ini belum ada pembicaraan soal pembelian perusahaan yang telah menyebabkan sebagian wilayah Sidoarjo terendam lumpur itu.

Kepada wartawan di kantor Wakil Presiden RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2014), JK mengatakan pemerintah juga tidak punya uang untuk membayar kerugian warga Sidoarjo, dan sejauh ini tidak pernah dibicarakan rencana pengambialihan kewajiban Lapindo kepada warga oleh pemerintah.

"Saya belum tahu dari mana dananya itu," katanya.

Selain itu yang dilakukan Lapindo saat ini adalah membeli aset-aset warga yang terdampak lumpur, dengan harga yang cukup tinggi. Karena sifatnya adalah transaksi dan bukan lah ganti rugi, maka menurut JK pemerintah tidak bisa mengambil alih.

"Jangan lupa itu (kasus) Lapindo itu bukan ganti rugi, tapi jual beli tanah.
"Tapi kalau (semburan lumpur) itu berhenti, langsung Lapindo kaya lagi karena dapat seribu hektar lahan kan," ujarnya.

Kata dia sejauh ini Lapindo sudah membayar kewajibannya hingga triliunan rupiah kepada sebagian warga Sidoarjo yang terdampak lumur panas itu. Hingga kini perusahaan milik Bakrie itu masih memiliki kewajiban warga terdampak, dan nilainya mencapai Rp 780 miliar.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan pemerintah berencana mengambil alih Lapindo. Sehingga bantuan-bantuan yang berhak diberikan pada warga terdampak dapat lebih lancar didistribusi.

JK mengatakan siapapun boleh berwacana, termasuk Basuki. Namun lagi-lagi dia menegaskan bahwa hingga kini hal itu belum dibicarakan sama sekali.