TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Ketua Harian Partai Golkar versi Munas Bali, MS Hidayat, menanggapi sikap ketua umumnya Aburizal Bakrie alias Ical yang disebut-sebut tidak konsisten dalam menghadapi Perppu Pilkada.

Menurut dia, politik itu bisa saja berubah-ubah untuk mencari sesuatu yang bisa meng-cover kepentingan partai.

"Ada beberapa pertimbangan yang diambil. Tapi kan juga melihat sejarahnya bahwa dulu juga ada kesepekatan yang ditandatangani," kata MS Hidayat di Kantor DPP Partai Golkar, kawasan Slipi, Jakarta Barat, Rabu (10/12/2014). [BACA: Syarief Hasan Sebut Ical Takut Kalah].

Sebagaimana diketahui, dalam Munas IX Partai Golkar di Bali Aburizal menyatakan menolak Perppu tentang pemilihan kepala daerah (Pilkada). Penolakan itu kemudian dimasukkan dalam rekomendasi Munas.

Namun semalam, Ical berubah sikap dan menyatakan mendukung Perppu Pilkada. Dalam akun twitter-nya, Aburizal menjelaskan kronologi mengenai alasan Partai Golkar versi Munas Bali yang kini mendukung Perppu.

Aburizal mengakui bahwa ada kesepakatan yang dibuat oleh enam partai untuk mendukung Perppu Pilkada.

Kesepakatan itu juga mencakup kerja sama keenam partai tersebut dalam memeutuskan kepemimpinan di Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat. [BACA JUGA: Agung Laksono Bilang Ical Tidak Konsisten].

Budayawan Sujiwo Tedjo menilai bila niat semua orang hanya sekedar mencari kekuasaan, mau diterapkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pemilihan Kepala Daerah secara langsung atau tidak ada bedanya."Sebetulnya kita pulang kan kepada niat kita," kata Sujewo.

Menurut Sujiwo, dengan pilkada langsung akan menguntungkan banyak pihak seperti tukang sablon, tukang bemo, atau angkot-angkot, percetakan kertas, tukang baliho, dan iklan-iklan untuk media massa. "Pilkada langsung memang yang hidup banyak," ujarnya.

Selain itu, Ia menyebutkan, pilkada langsung akan semakin berbahaya, sebab hanya dianggap bisa dimainkan oleh orang-orang yang semua orang tidak tahu.