TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa menyebutkan, selama ini tak ada pernyataan tertulis soal kesepakatan antara mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Koalisi Merah Putih (KMP), yang menyatakan dukungan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

"Tanya saja sama Demokrat. Yang diposting itu bukan kesepakatan (dukung Perppu Pilkada), baca poin-poinnya," kata Desmond di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/12/2014).

Diketahui, Perppu Pilkada itu diterbitkan Presiden SBY pada akhir masa jabatannya. Perppu terbit merupakan tanggapan dengan adanya protes masyarakat atas lahirnya Undang-undang Nomor 22 tahun 2014 tentang pilkada tak langsung. Agar menjadi Undang-undang, Perpu tersebut harus disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. SBY pun menggalang kekuatan untuk mengawal perppu tersebut.

Untuk itu SBY menjalin kesepakatan dengan Partai Gerindra, PAN, PKS, PPP, dan Partai Golkar di gerbong Koalisi Merah Putih pada 1 Oktober lalu.

Perjanjian dengan KMP mendukung Perppu Pilkada langsung diteken pada 1 Oktober 2014 malam menjelang DPR menggelar rapat paripurna pemilihan pimpinan. Tepatnya saat proses lobi antarketum parpol mengusung paket pimpinan DPR.

"Kesepakatan itu ditandatangani semua Ketum & Sekjen, mulai dari PG (Golkar), PGerindra, PAN, PKS, PPP & juga PD. Khusus PPP hanya Ketum," tulis SBY dalam akun twitternya @SBYudhoyono, Minggu (5/11/2014) lalu.

Lebih lanjut Desmond mengutip pernyataan Wakil Ketua Umum Demokrat Agus Hermanto yang menyebutkan bahwa kesepakatan dukungan Perppu hanya dinyatakan dalam hati.

"Ya udah itu aja. Hati SBY (mungkin iya), tapi hati Bang Ical atau Pak Prabowo belum tentu sama. Dalam hati siapa yang tahu," kata Desmond.