TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP PPP Humphrey R Djemat kubu Ketua Umum Djan Faridz merasa partainya menjadi korban percobaan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Menurutnya, pemerintah telah menunjukkan intervensi terhadap kekisruhan di tubuh PPP.

"Kalau dari sisi politis, ya PPP jadi korban percobaan dari Menkumhan untuk mempraktekkan intervensi politiknya," kata Humphrey, di Jakarta, Kamis (11/12/2014).

Menurut dia, Menkumham Yasonna Laoly tidak mempunyai prinsip kehati-hatian dan asas profesionalnya dengan meneliti, menguji atau menverikasi permohonan pada penanganan konflik PPP.

Namun, dianggapnya berbeda dengan penanganan konfilk Golkar antara kubu Aburizal Bakrie (Ical) dengan Agung Laksono.

"Di Golkar Menkumham sampai buat tim khusus, mereka seperti ingin menunjukan asas pemerintah yang baik yang punya kepastian hukum dan profesional. Tapi kenapa ini tidak diterapkan di PPP," ujarnya.

Humprey menilai perubahan sikap Menkumham berbeda dalam menangani konflik PPP dan Golkar karena pada saat menangani kasus PPP, publik bereaksi keras.

"Banyak orang menyalahkan Menkumham saat membuat SK untuk kepengurusan Romi tersebut, dia dianggap ceroboh, masa dalam satu hari sudah mengeluarkan SK. Ini sangat tidak baik. Dan Menkumham tidak mau mengulangi ini lagi pada Golkar," katanya.