Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

INSA Berharap Pemerintah Memberikan Potongan Tarif

Indonesia National Shipowners Association (INSA) siap membantu pemerintah dalam mewujudkan proyek Tol Laut kata ketua INSA Carmelita Hartoto.

Editor: Sugiyarto
zoom-in INSA Berharap Pemerintah Memberikan Potongan Tarif
amazonaws.com
Ketua Umum Indonesian National Shiponers Association (INSA) Carmelita Hartoto 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA ---Indonesia National Shipowners Association (INSA) siap membantu pemerintah dalam mewujudkan proyek Tol Laut kata ketua INSA Carmelita Hartoto.

Namun demikian kata dia pemerintah juga harus memberikan intensif-intensif yang bisa menghadirkan kemudahan bagi para operator pelayaran.

"kita ingin supaya pelabuhan yang selama ini tarifnya cukup tinggi, bagaimana caranya dipangkas," kata nya di kantor Wakil Presiden RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (10/12/2014).

Ia menuturkan bahwa umumnya kapal-kapal barang dari wilayah Timur Indonesia saat kembali ke wilayah Barat tidak bermuatan. Walau pun selama ini kapal-kapal itu hanya dikenakan 75 persen dari tarif kapal bermuatan, ia berharap ongkos tersebut bisa lebih ditekan hingga 10 persen.

Carmelita mengatakan belum banyak barang yang bisa diangkut melalui jalur laut dari wilayah Timur Indonesia, oleh karena itu kerap kali kapal kembali ke wilayah Barat tanpa membawa muatan, dan hal itu bukan lah suatu hal yang menguntungkan.

Untuk mengurangi berlayarnya kapal tidak bermuatan, selama ini para perusahaan-perusahaan memilih untuk bekerjasama dengan cara "join slot." Oleh karena itu tak heran pelayaran jalur-jalur tertentu dikerjakan secara "keroyokan"

"Sekarang kita upaya ada join slot antar perusahaan pelayaran supaya kita punya cukup kargo untuk kembali," jelasnya.

INSA juga berharap pemerintah mau memberi intensif terkait BBM. Kata dia para operator mampu untuk membeli BBM tak bersubsidi, namun ia berharap kedepannya BBM untuk pelayaran - pelayaran tersebut tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang membuat harga BBM semakin tinggi.

Ia mengakui pungutan liar atau pungli di pelabuhan kini semakin berkurang, walau pun belum hilang sama sekali. Oleh karena itu ia berharap pemerintah kedepan dapat benar-benar mengentaskan praktik pungli yang sebagian besar dilakukan orang-orang dari luar pelabuhan.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas