TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pergantian Kapolri Sutarman tampaknya akan dipercepat Presiden Jokowi seiring pecahnya konflik di daerah--terakhir di Papua yang menewaskan empat orang. Indonesia Police Watch memperkirakan pertengahan Januari 2015, Polri sudah memiliki pemimpin baru.

"IPW mendapat informasi bahwa nama-nama calon Kapolri pengganti Sutarman sudah diproses. Begitu masa reses DPR selesai pada 12 Januari 2015, nama calon Kapolri akan diserahkan Presiden Jokowi ke Komisi III untuk diuji kelayakan dan kepatutan," ujar Ketua Presidium IPW, Neta S Pane kepada Tribunnews.com, Kamis (11/12/2014).

Sebelumnya, menurut Neta, ada lima nama yang disebut-sebut sebagai calon Kapolri, yakni Komjen Badroeddin Haiti, Komjen Budi Gunawan, Irjen Safruddin, Irjen Pudji Hartanto, dan Irjen Unggung Cahyono.

"Dari kelima nama itu, presiden disebut-sebut telah memilih dua nama, yang kemudian dipilih satu nama untuk diserahkan ke Komisi III. Nama yang dipilih itu adalah perwira berpangkat Komjen senior. Tapi bukan dari Akpol 81 ataupun Akpol 82. Pertimbangannya, Akpol 81 sudah menjadi Kapolri (Jenderal Sutarman) dan Akpol 82 sudah menjadi Wakapolri (Komjen Badroeddin Haiti), sehingga yang dipilih dan akan diserahkan ke Komisi III adalah perwira Akpol 83," kata Neta.

Percepatan pergantian Kapolri ini disebut-sebut akibat banyaknya konflik sosial di berbagai daerah, yang tak kunjung tertanggulangi. Alhasil hal tersebut membuat investor takut masuk ke Indonesia. Para investor merasa tidak ada jaminan keamanan dari Polri.

Dengan adanya Kapolri baru, imbuh Neta, IPW berharap Polri bisa segera mengendalikan situasi kamtibmas agar terjaga dengan maksimal. "Jadi konsep Jokowi, yakni kerja, kerja, dan kerja bisa maksimal tanpa gangguan ataupun ancaman keamanan, seperti kerusuhan, konflik sosial ataupun bentrokan TNI-Polri," ucapnya.

Selain itu, kata Neta, Kapolri baru diharapkan mampu menjalankan konsep Revolusi Mental Presiden Jokowi sehingga terjadi perubahan yang signifikan di kepolisian.