TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Apabila memang berniat menuntaskan kasus pelanggaran hak asasi manusia, Presiden Joko Widodo ditantang blusukan ke markas Badan Intelijen Negara (BIN).

Pasalnya, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) beranggapan dengan Jokowi blusukan ke kantor BIN, bisa didapat data-data menyoal pelanggaran HAM yang belum tuntas.

"Jokowi harus berani melakukan blusukan ke kantor BIN. Dia harus buka ruang reformasi di sektor keamanan," kata Kepala biro Riset Kontras Puri Kencana Putri di Jakarta Pusat, Minggu (14/12/2014).

Pasalnya langkah blusukan itu baru saja dilakukan oleh parlemen Amerika Serikat yang membongkar aksi agen rahasia Central Inteligent Agency (CIA) soal penyiksaan tahanan.

Kemudian, pihak Kontras juga menyesalkan diberikannya status spesial bagi Mantan Kepala BIN AM Hendropriyono, sebagai penasehat Tim Transisi saat Pilpres 2014 kemarin. Karena Kontras menyakini Hendropriyono terindikasi kuat terlibat dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM.