TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Eks politisi Partai Golkar Poempida Hidayatulloh menilai keputusan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenhukham) Yasonna H Laoly mengembalikan kedua berkas dua pengurus DPP Partai Golkar hasil Munas Bali dan Munas Jakarta.

Menkumham berkesimpulan ini masalah internal Partai Golkar yang harus diselesaikan secara internal.

Apalagi, kata Mantan anggota komisi IX DPR RI itu, apa pun kemudian yang diputuskan oleh Kemenkumham akan tetap dilanjutkan ke proses hukum.

"Pada dasarnya apa yang diputuskan oleh Kemenkumham dalam konteks dualisme Munas Partai Golkar adalah suatu sikap yang obyektif dan netral," tegas Poempida ketika dimintak keterangannya oleh Tribunnews.com, di Jakarta, Selasa (16/12/2014).

"Yang jelas kita semua tahu bahwa pada proses hukum yang berlaku masalah tidak akan selesai dalam jangka waktu yang cepat," sambungnya.

Yang jelas, tegas Poempida, dualisme tersebut jelas akan merugikan Partai Golkar. Karena segala energi dan potensi Partai yang ada pada Golkar akan tercurahkan dalam masalah dualisme ini.

Alhasil, menurutnya, upaya Partai untuk melakukan konsolidasi ke dalam dan memperkuat strategi untuk pemenangan di 2019 menjadi terlupakan.

Hasil akhirnya pun kata dia, sudah bisa dipastikan bahwa Golkar akan sulit menang pada pemilu 2019 mendatang.

Hal itu berarti, imbuhnya, Partai Golkar diambang kehancuran. Dan ironisnya bisa jadi yang menghancurkannya adalah kader-kader Golkar sendiri.

"Semoga saja seluruh kader Golkar segera menyadari akan hal ini. Betapa Partai ini berada di ambang kehancuran," dia mengingatkan.

Menurut Poempida, Rekonsiliasi harus segera terjadi. Tidak boleh ada dualisme lagi.

"Saya menganut prinsip 1 hidup 1 partai, tapi saat ini sungguh sedih melihat terjadinya dualisme Golkar ini. Hiduplah Golongan Karya Semoga Tuhan Selalu Melindunginya," harap Poempida.