TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengaduan yang diterima Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik atau Ombudsman Republik Indonesia mengalami peningkatan pada 2014 ini. Tahun ini tercatat sebanyak 6.180 diterima Ombudsman.

"Dari jumlah 6.180 pengaduan, 43 persennya ditujukan kepada kinerja Pemerintah Daerah. Tepatnya 43,7 persen," kata Anggota Ombudsman RI bidang Penyelesaian Laporan/Pengaduan, Budi Santoso di kantornya, Rabu (17/12/2014).

Budi menuturkan, instansi kedua yang paling banyak dikeluhkan kinerjanya oleh masyarakat adalah Kepolisian dengan 12,6 persen. Di bawah kepolisian, adalah instansi pemerintah atau Kementerian yang juga dikeluhkan masyarakat atas kinerjanya yakni 9,5 persen.

"Ketiga instansi itu Pemerintah Daerah, Kepolisian dan Kementerian selalu menduduki tiga teratas selama empat tahun terakhir," tuturnya.

Masih kata Budi, tahun ini yang sering diadukan masyarakat terkait kinerja pemerintah daerah adalah dalam bidang kepegawaian seperti seleksi CPNS. Sedangkan untuk Kepolisian yang kerap dikeluhkan masyarakat adalah dalam hal penanganan perkara dan arogansi personel kepolisian.

"Kami juga mendapat banyak pengaduan di bidang infrastruktur yakni jalan rusak, sarana dan prasarana transportasi dan pungutan liar," katanya.