TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kubu Ketua Umum Golkar versi Munas Jakarta, Agung Laksono, menilai terdapat keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang dipelintir oleh Aburizal Bakrie.

Hal itu terkait dengan pernyataan Kemenkumham susunan pengurus Golkar dikembalikan pada hasil Munas Riau 2009.

"Adanya kekeliruan dipelintir oleh Ical yang katakan Menkumham katakan pimpinan itu yang ada hasil Munas Riau. Setelah dicek yang dikatakan menteri itu memang masih ada di meja saya yang Riau," kata Ketua DPP Golkar versi Munas Ancol Leo Nababan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (18/12/2014).

Leo menegaskan kepengurusan Munas Riau telah demisioner. Sedangkan hasil Munas Bali tidak bisa menjadi rujukan karena sebelum digelar sudah ada pengarahan secara aklamasi.

"Di sesi persidangan katakan itu demisioner. Sebelum voting di Munas Jakarta, saya ketok palu semua kepengurusan Munas Riau demisioner, tdk mungkin ada pengurusan seperti itu. Termasuk ketua dewan pertimbangannya," katanya.

Leo mengatakan sudah melakukan konfirmasi kepada Menkumham Yasonna Laoly.

Yasonna, kata Leo, menuturkan kepengurusan yang ada di Kemenkumham adalah hasil Munas Riau. "Dipelintir itu," imbuhnya.

Selain itu, Leo menuturkan pihaknya telah mengupayakan islah dengan kubu Ical. Kubu Agung memutuskan lima pengurus sebagai juru runding yakni Priyo Budi Santoso, Yorrys Raweyai, Agun Gunandjar, Ibnu Mundzir dan Andi Matalatta.