TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Group Discussion (FGD) “Economy & Politic Outlook 2015” yang dihelat Ikatan Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) di Jakarta, Kamis kemarin, menyimpulkan sejumlah hal. (Baca: Melemahnya Nilai Rupiah Wujud Ketidakpercayaan Pasar Terhadap Kabinet Jokowi dan ISKA Sebut Indonesia dalam Kondisi Darurat Ekonomi Jika Dolar Sentuh Rp 13.250).

Jika kondisi ekonomi di tahun 2015 tidak menggembirakan yang ditandai merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar dan harga minyak tidak bisa kembali pada harga semula, kegiatan ekonomi akan berhenti dan sebagai ancamannya adalah instabilitas keamanan di daerah-daerah akan menjadi taruhannya.  

Diperkirakan, angka pengangguran akan meningkat di daerah-daerah khususnya daerah pariwisata jika  efisiensi pemerintah dijalankan.

Oleh karena tahun 2015 merupakan tahun sulit, ISKA menyarankan Presiden Joko Widodo perlu melakukan perombakan kabinet dengan menempatkan orang yang tepat di bidangnya.  

ISKA menilai, Indonesia tidak hanya membutuhkan sosok yang bersih dari korupsi tetapi yang paling penting adalah negara ini memerlukan orang yang berkompeten dan berpengalaman di bidangnya. Bidang energi, sebagai contoh, sangat perlu ditangani secara professional dan hati-hati.

“Oleh karena itu, pemerintah harus realistis atas kondisi ini dan mengantisipasi terhadap kemungkinan bangkrutnya ekonomi nasional. Lebih baik menyiapkan “worst case scenario “ daripada menyalahkan kondisi global karena rakyat perlu tahu, kesiapan pemerintah dalam menghadapi terpuruknya ekonomi Indonesia,” ujar Ketum Presidium Pusat ISKA, Muliawan Margadana, dalam keterangan yang dterima Tribunnews.com, Jumat (19/12/2014).

ISKA juga mengimbau kepada para anggota kabinet ataupun pejabat terkait untuk tidak melakukan perilaku politik artifisial, di luar kenormalan dan kewajaran seperti, meloncat pagar, menyuguhkan ubi, menjual gedung demi penghematan dan lain lain.

Yang paling penting, para menteri selayaknya menunjukkan politik essential sesuai dengan Nawa Cita program Presiden.  Lebih jauh lagi, dijelaskan bahwa, pemerintah perlu mempersiapkan terbangunnya kembali ekonomi kecil dan lemah seperti yang terjadi pada krisis ekonomi pada tahun 1998. Karena dengan hal tersebut  diharapkan Indonesia dapat melewati masa sulit dalam krisis ekonomi.

Di bidang politik, Pemilu 2014 dapat disebutkan sukses namun tetap patut sayangkan secara etika dan moral dengan dipecatnya 176 penyelenggara Pemilu dan banyaknya kasus politik uang. Pemilukada serentak bulan November 2015 di 204 lokasi akan menjadi taruhan etika serta stabilitas nasional.

Sementara itu, kepada lembaga negara strategis lainnya, seperti DPR RI, diminta untuk mengutamakan kepentingan nasional dengan bekerja bersama-sama untuk menghadapi situasi global dan nasional yang makin tidak menentu.

"Pengajuan APBN-P di tahun 2015 tentu tetap patut dikritisi , namun jangan sampai menjadi kegaduhan politik berkelanjutan," katanya..