TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar Psikologi Politik Hamdi Muluk menilai jabatan menteri lebih baik diisi kader partai politik, meski publik banyak mengharapkan menteri berasal dari kalangan profesional.

"Coba tunjukkan ke saya di seluruh dunia. Menteri itu pejabat politik, perpanjangan dari parpol, lucu orang kalau bilang ayo dong jangan menteri dari parpol," kata Hamdi dalam diskusi Cyrus Network di Jakarta, Minggu (21/12/2014).

Ia memaklumi publik meminta menteri berasal dari kalangan profesional. Sebab, masyarakat kecewa dengan partai politik. Parpol belum dapat menjalankan sistem meritokrasi, tetapi masih bersifat oligarki. "Parpol minim kontribusi bagi publik," katanya.

Ia menyebut di luar negeri profesor ekonomi jarang menjabat menteri keuangan. Sedangkan seorang dokter ekonomi yang menginginkan jabatan menteri maka dirinya masuk ke dalam partai politik. "Dia berkader, political skill terasah, menteri itu harus punya political skill," ujarnya.

Untuk itu, Hamdi menyinggung kabinet Trisakti yang sempat didengungkan Jokowi. Yakni menteri yang mampu berhadapan dengan DPR dan melobi politisi. Lalu sakti ketika berhadapan dengan publik. Terakhir sakti berhadapan dengan birokrasi.

"Itu menteri oke, harus masuk partai agar punya sence of ideology. Watak manajer beda presiden, wajah manajer di otaknya untung malu," ungkapnya.