TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolri baru pengganti Jenderal Sutarman nantinya diharapkan tidak melupakan kasus dugaan kepemilikan rekening 'gendut' para perwira Polri.

Kasus ini sempat menjadi sorotan tajam publik dan belum terungkap secara gamblang.

"Sampai saat ini belum jelas status hukum yang diduga melibatkan beberapa petinggi Polri," ujar Direktur Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (2/1/2015).

Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus segera menyikapi untuk melakukan seleksi ketat para nama kandidat Kapolri pengganti Sutarman dengan melakukan langkah-langkah strategis.

"Langkah tersebut yaitu melibatkan KPK dan PPATK untuk menelusuri kekayaan para kandidat calon Kapolri seperti saat seleksi menteri kabinet kerja," terang Hari.

Kemudian langkah selanjutnya, lanjut dia, jenjang karier dan rekam jejak kandidat Kapolri harus sesuai produser internal di tubuh Korps Bhayangkara.

"Dua langkah tersebut di atas untuk menjawab ke publik bahwa Kapolri tidak terlibat kasus rekening gendut. Sebab, kasus tersebut seperti angin lalu tanpa ada penyelesaian yang jelas," ujarnya.