TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panitia Seleksi (Pansel) Direktorat Jenderal Pajak mengumumkan tujuh nama calon dirjen Pajak.

Tapi, lima dari tujuh nama calon tersebut dinilai pengamat memiliki masalah dan mempertanyakan alasan Pansel memilih lima nama tersebut.

Munculnya lima nama yang dianggap bermasalah membuat mahasiswa yang gabung dalam BEM Nusantara melakukan aksi turun jalan di depan Istana, Senin (5/1/2015).

Andra Bani Sagalane SH, Presiden BEM Nusantara, kampus Jaya Baya saat berorasi di depan istana Presiden, menyatakan   agar Presiden Jokowi mengambil alih lelang jabatan Dirjen Pajak dan menurunkan  Menteri Keuangan Bambang Brojnegoro, dan menrunkan Wakil menteri Keuangan Mardiasmo.

"Pesiden Jokowi harus mengambil sikap tegas. Pak Jokowi Harus ambil alih lelang dirjen Pajak dan mencopot bawahanya itu," ucapnya saat berorasi di  depan sejumlah massa demontrasi di depan istana presiden, Senin ( 5/1/2014) Jakarta.

BEM Nusantara yang terdiri dari dari Beberapa perguruan tinggi yang meliputi, UHAMKA, Jayabaya, STIE Swadaya, UBK, Trisakti, dan Universitas Bhayangkara.

Terkait hal tersebut, Bambang  Soesatyo, Komisi III DPR mengatakan telah mendesak KPK dan PPATK melakukan tracking terhadap sejumlah calon Dirjen Pajak yang masuk di Pansel.

"Komis III DPR telah  mendesak KPK dan PPATK melakukan tracking terhadap sejumlah calon Dirjen Pajak yang masuk di Pansel. KPK tidak boleh membiarkan calon dirjen Pajak yang terindikasi korupsi dan memiliki rekening gendut lolos begitu saja menduduki jabatan penting di sektor penerimaan negara tersebut," ucap Bambang Soesatyo lewat blackberry massenggernya menanggapi demontrasi beberapa perguruan tinggi terkemuka yang menuntut agar Presiden Jokowi mengambil lelang jabatan Dirjen Pajak, Senin (5/1/2015) di depan Istana Presiden, Jakarta.

Seperti diketahui berdasarkan seleksi final Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Pansel Pajak),  Kemenkeu yang dipublikasi melalui Pengumuman No PENG-11/PANSEL/2014, diketahui telah diloloskan 7 calon.

"Namun lolosnya 7 calon tersebut  mengundang tanda tanya publik. Sebab, ada sejumlah nama yang sangat layak karena  memiliki track record bagus justru tidak di loloskan," cetus  Bambang.

Menurut Bambang,  panitia seleksi Dirjen Pajak harus terbuka dan memberitahukan alasan diloloskan dan tidak diloloskannya peserta calon dirjen pajak tersebut.

"Pansel harus terbuka mengapa nama-nama  tersebut  tidak diloloskan. Pansel harus jelaskan kriteria penilaiannya ke publik. Termasuk jika ada penilaian dari KPK maupun PPATK," terang Bambang.

Komisi III juga telah menerima masukan dari Forum Peneliti Pajak Berkeadilan, terkait rekam jejak calon yang berdasarkan penelitian lembaga itu, tidak begitu bagus.