TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perundingan damai Golkar antara kubu Agung Laksono dengan kubu Aburizal Bakrie masih terganjal persoalan Koalisi Merah Putih (KMP). Kedua kubu masih mempertahankan posisinya masing-masing dalam perundingan selama dua jam di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Kamis (8/1/2015).

"Yang belum jelas ketetapan ada di KMP," kata juru runding kubu Agung Laksono, Agun Gunandjar Sudarsa.

Agun mengatakan kedua belah pihak menyepakati tidak adanya upaya untuk menjegal dan menjatuhkan pemerintah. Sedangkan untuk persoalan internal Golkar tidak ada kaitannya dengan KMP maupun KIH.

"Kita berpikiran dalam menjalankan roda pemerintahan adalah presiden," ujar Agun.

Pertemuan akan dilanjutkan pada pekan depan. Agenda lanjutan yakni membahas mengenai keberadaan Golkar diluar pemerintahan. "Dalam rangka memenangkan partai itu yang kita sepakat. Ini persoalan internal, kita selesaikan dulu," katanya.

Agun mengingatkan tujuan utama Golkar yakni memenangkan Pemilu 2019. Sehingga koalisi bukanlah yang utama. "Apalagi Pileg-Pilpres serentak. Kalau Golkar mau merealisasikan visi 2045 Golkar harus menang," tuturnya.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Harian versi Munas Bali MS Hidayat. Juru runding Kubu Ical itu mengatakan persoalan krusial mengenai posisi Golkar dalam Koalisi Merah Putih.

"Kita tidak merumuskannya sikap posisi Golkar kepada pemerintah. Kita berpendapat sesuai Munas Bali, kita mitra pemerintah dan kritis terhadap pemerintah. KMP bagian persoalan Golkar sendiri," ujarnya.

Hidayat menuturkan posisi di KMP merupakan bagian komitmen politik Golkar. Menurut Hidayat, menjadi oposisi bukanlah hal tabu bagi Golkar.

"Oposisi bukan hantu karena semua demokrasi ada oposisi. PDIP selama 10 tahun jadi oposisi dari Presiden SBY enggak ada masalah," katanya.