TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolri pengganti Jenderal Pol Sutarman harus memahami proses reformasi internal Polri yang saat ini sedang berjalan. Calon Kapolri harus pula paham tahapan reformasi yang sedang dilakukan di internal lembaga kepolisian.

"Calon Kapolri harus memiliki komitmen untuk melanjutkan proses reformasi tersebut agar berjalan dengan baik. Juga harus mampu mengubah pola hubungan dengan masyarakat. Selama ini pendekatan persuasif belum maksimal dilakukan saat aparat menjalankan tugasnya,” ujar Anggota Komisi III DPR Aboebakar Al Habsy di Jakarta, Jumat (9/1/2015).

Menurut Aboebakar, Kapolri baru harus benar-benar menyadari keberadaan masyarakat Indonesia yang multi etnis, suku, ras dan agama dengan berbagai dinamikanya. Sehingga mampu mendesain pola hubungan yang tepat antara institusi Polri dengan masyarakat.

"Juga, harus dapat menjalin hubungan yang harmonis dengan TNI," ujarnya.

Politisi PKS itu mengatakan, diharapkan tak ada lagi ada bentrok antar TNI-Polri, tak akan ada lagi baku tembak antara kedua institusi negara tersebut.

Sementara itu dalam penegakan hukum, Kapolri harus meningkatkan koordinasi antara Polri dengan Kejaksaan Agung dan KPK.