TRIBUNNEWS.COM,SURABAYA - Pemilihan Dirjen Pajak boleh saja dipilih berdasarkan kenyamanan diri pribadi, tapi harus clear, tidak bermasalah.  

Hal itu diungkap Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo  terkait pernyataan Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro "Pemilihan Dirjen Pajak atas kenyamanan dirinya"  (kompas 6 Januari 2015).

Terkait lolosnya 7 calon Dirjen pajak yang telah dikantongi  Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro dan pemilihan Dirjen Pajak atas kenyamanan dirinya (kompas 6 Januari 2015),  Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo mengatakan, boleh saja  nyaman menurut dirinya sendiri,  tapi tentunya calon Dirjen Pajak yang Dia pilih itu harus clear.

"Ya tidak masalah,  yang penting calon kuat dan  harus clear, tidak bermasalah," ucap Bambang saat dihubungi melalui Black Berry Massengernya (BBM),Kemarin.

Sementara itu, Peneliti Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi mengatakan,  Kalau Menkeu mencari Calon Dirjen Pajak yang nyaman bagi dirinya, tidak  usah membentuk pansel.

"Kalau Menkeu mencari Dirjen Pajak berdasarkan yang nyaman bagi dirinya, yah nggak usah bentuk Pansel.    Hanya menghabiskan anggaran negara saja.  Kalau cari nyaman tapi tidak tahu tentang perpajakan, ini pasti sangat merugikan pendapatan negara. Kalau cari yang nyaman, angkat saja istrinya, itu dijamin nyaman seumur hidup," tegas Uchok Sky Khadafi, Minggu(11/1/2015).

Sebelumnyan Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo  menyatakan lewat  situs  Antara News bahwa, Komisi III DPR RI meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melakukan penelusuran terhadap tujuh calon Dirjen Pajak.

Menurut Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo, permintaan itu disampaikan karena posisi Dirjen Pajak sangat krusial bagi negara sehingga tidak disalahgunakan.

"KPK tidak boleh membiarkan calon Dirjen Pajak yang terindikasi korupsi dan memiliki rekening gendut lolos begitu saja menduduki jabatan penting di sektor penerimaan negara tersebut," imbuh Bambang Soesatyo.

Ia juga meminta Pansel Dirjen Pajak untuk terbuka dan menyampaikan ke masyarakat alasan meloloskan tujuh calon tersebut.

Juga, Pansel Dirjen Pajak harus menyampaikan adanya sejumlah nama yang pantas untuk jadi dirjen Pajak, tapi tak diloloskan.

"Pansel harus terbuka mengapa nama-nama tersebut tidak diloloskan. Pansel harus menjelaskan kriteria penilaiannya ke publik. Termasuk jika ada penilaian dari KPK maupun PPATK," katanya.

Sekretaris Fraksi Golkar itu menambahkan, Komisi III DPR RI telah menerima masukan dari Forum Peneliti Pajak Berkeadilan.

"Menurut laporan dan masukan dari Forum Peneliti Pajak Berkeadilan, rekam jejak tujuh calon tidak begitu bagus," imbuh Bambang.

Ketujuh calon Dirjen Pajak tersebut lolos berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Pansel Pajak), Kemenkeu yang dipublikasi melalui Pengumuman No PENG-11/PANSEL/2014.