TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Politik dan Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran (Unpad), Muradi, bisa memahami Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri.

Ditegaskan Muradi, Budi Gunawan adalah pilihan realistis yang bisa presiden Jokiwi dilakukan di tengah polemik yang berkembang semasa Pilpres.

Dalam artian bahwa Presiden butuh orang yang loyal dan dikenal secara pribadi untuk mengusung agenda-agenda politiknya.

Apalagi selama hampir tiga bulan pemerintahan, imbuhnya, banyak pilihan menteri yang dinilai bersih justru tidak cukup cakap bekerja karena tidak memahami esensi nawacita dan trisakti.

Tak heran apabila kemudian nyaris tak terdengar apa yang telah dikerjakan dan sedang dikerjakan oleh publik.

Karena itu, dia melihat hal ini tentu saja tidak ingin diulangi oleh Presiden saat memilih Kapolri.

"Jika publik peka, hal yang sama juga dilakukan oleh presiden saat memilih KASAL dan KSAU, di mana pilihan figurnya justru yang selaras dan memahami program nawacita serta loyal pada negara dimana presiden adalah representasinya, bukan figur yang oleh publik dikenal baik dan cakap," jelas Muradi, Minggu (11/1/2014).

Dengan kata lain, tandas dia, pilihan atas Budi Gunawan adalah bagian dari skema untuk memuluskan jalan bagi kerja-kerja bidang kementerian dalam negeri agar lebih efektif dan profesional menyokong program pemerintah.

Karena itu, lanjut dia, ada baiknya publik menunggu kiprah dan kinerja Budi gunawan apabila definitif diangkat sebagai Kapolri tanpa harus menghubung-hubungkan dengan isu rekening gendut yang justru membuat polemik tak berkesudahan.