TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah tidak bisa menilai Komjen Pol Budi Gunawan hanya dari sekedar isu.

Oleh karena itu Presiden Joko Widodo tetap mengajukan Budi sebagai calon Kapolri walaupun namanya kerap dikaitkan dengan kasus rekening gendut. [BACA: Komisi III DPR Minta Masyarakat Jangan Ragu].

Demikian dikemukakan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK), di Kantor Wakil Presiden RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (12/1/2015).

Kata JK, dalam kasus Budi Gunawan, pemerintah mengusung asas praduga tak bersalah karena belum ada bukti hukum soal kejahatan yang dituduhkan kepadanya.

"Kita memegang pandangan praduga tak bersalah karena kalau nanti semua orang hanya indikasinya, jadi apa negEri ini," kata JK. [BACA JUGA: Tanggapan Jokowi soal Budi Gunawan].

Jika seluruh menteri di Kabinet Kerja Jokowi-JK melewati proses seleksi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk dicalonkan sebagai menteri namun tidak demikian halnya dengan Budi Gunawan.

Budi yang merupakan ajudan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri itu tidak melalui proses yang sama.

Kata JK proses tersebut bukanlah hal baku yang harus diikuti semua calon pejabat.

"Ini kan haknya Presiden," terangnya.

Ia mengingatkan bahwa uang di rekening Budi yang mencapai puluhan miliar rupiah belum tentu didapat dari hasil kejahatan.

Ia mengatakan tidak semua pejabat yang memiliki uang banyak adalah penjahat, karena kata dia pejabat mau pun calon pejabat bisa juga memiliki usaha sampingan.

"Kalau punya dana kan tidak berarti dia korup kan belum tentu. Jangan hanya dihubungkan gajinya, mungkin saja dia tabungan sejak dulu bisa saja anaknya dagang bisa saja dia beli tanah bisa saja," jelasnya.

Budi, kata JK, adalah yang terbaik di kelasnya yakni Akademi Polisi angkatan 1983. Selama karirnya, Budi kata dia sudah menjabat berbagai posisi penting.

Oleh karena itu Budi dianggap mumpuni sebagas calon Kapolri. Namun bila ternyata bermasalah, ia menjamin Budi akan ditindak.

"Selama tidak ada masalahnya, ya nanti kalau dibelakang ada tuntunan, putusan-putusan hukum, nanti (diselesaikan)," ujarnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Budi dikenal dekat dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) karena sempat menjadi ajudan Megawati saat menjadi presiden RI.

Beberapa tahun lalu, ia sempat dituding memiliki rekening gendut, namun tudingan tersebut tidak terbukti. Kini Budi diajukan Presiden untuk menggantikan Kapolri Jendral Pol Sutarman yang akan pensiun Oktober mendatang.