Kosongkan Jabatan Kapolri Cara Jokowi Agar Tak Lukai Mega, Budi, dan KPK

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Guru Besar Universitas Pertahanan Salim Said menganggap dikosongkannya jabatan Kapolri dan mengisinya dengan seorang Pelaksana Tugas (Plt) sebagai keputusan cerdas.

"Pak Jokowi mengambil keputusan yang tidak melukai siapapun dan kita bisa lolos dari krisis yang ada. Coba lihat, KPK diperhatikan, DPR diperhatikan. Pak Budi pun diperhatikan. Apalagi kepentingan ibu Mega," ungkap Salim Said di Menteng, Jakarta Pusat‬ setelah acara diskusi yang diadakan Smart FM, Sabtu (17/1/2015).

Dengan keputusan mengangkat Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kapolri, dianggap Salim, Budi Gunawan tetap dianggap sebagai calon Kapolri hanya menunggu proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Pak Budi kan tetap calon Kapolri cuma ditunggu persoalan dia dengan KPK. DPR keputusannya tidak ditolak. Keinginan Ibu Mega juga tidak ditolak karena Pak Budi tetap calon Kapolri. Kan hebat tuh," ungkapnya.

Diberhentikannya Jenderal Polisi Sutarman sebagai Kapolri meskipun masih berstatus sebagai polisi aktif hingga Oktober 2015 mendatang, dianggap Salim hal tersebut sebagai cara Jokowi mengatasi persoalan.

"Pak Tarman (Sutarman) diberhentikann diangkat Plt, itu bisa berarti beliau mempersiapkan tempat itu bagi Pak Budi. Itu kesan yang diberikan. Apakah Pak Budi jadi Kapolri, kan yang menentukan bukan cuma Jokowi. Kan sekarang urusan itu dilemparkan kepada proses hukum di KPK. Kan bisa saja Pak Budi jadi Kapolri, bisa juga tidak akan pernah dilantik. Tergantung keputusan proses hukum," ungkapnya.

Dikatakannya proses politik tidak pernah selesai karena politik sifatnya sementara.

"Yang terlibat dalam politik adalah kepentingan. Kepentingan anda hari ini beda dengan besok. Hari ini sepakat, besok ada isu lain, jadi berbeda. Jangan mengatakan ini final, ini proses dan jangan lupa Jokowi itu politikus,"‬ katanya.