TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat dari Populi Center, Nico Harjanto menilai pemilihan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) tak lepas dari intervensi politik. Untuk itu menurutnya agar Polri hendaknya diberikan perlindungan agar tak mudah diintervensi oleh kepentingan politik.

"Polri harus dibentengi supaya semakin imun dari intervensi politik," kata Nico dalam diskusi bertema 'Tidak Terlalu 86' yang digelar radio Smart FM di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (17/1/2015).

Nico menuturkan, apabila salah mengelola Polri maka akan mengakibatkan kemunduran demokrasi. Menurutnya, tak sedikit politikus yang mengambil keuntungan dari institusi penegak hukum tersebut.

"Di DPR kita bisa bedakan politisi yang profesional dengan politisi tanda kutip," tuturnya.

Nico pun menilai karut marut pergantian Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Sutarman yang lepas dari motif politik. Menurutnya, elite partai politik berusaha mendrive Kapolri baru sesuai kepentingan mereka.

"Partai politik ingin men-drive Kapolri sesuai keinginan mereka. Parpol terbesar saat ini adalah PDI P," ujarnya.