Jokowi Diminta Tegas dan Buktikan Bukan Petugas Partai

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kasus penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yang dilakukan Badan Reserse Kriminal Mabes Polri menuai banyak kecaman. Presiden Joko Widodo diminta tegas atas penangkapan Bambang yang dinilai sarat muatan politis.

Menurut anak Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Yenny Wahid, Presiden Jokowi harus bersikap tegas dengan membuktikan dia bukan petugas partai.

"Ini adalah tes bagi Jokowi apakah mampu buktikan bahwa dia adalah Presiden seluruh masyarakat, bukan hanya seorang pejabat partai, petugas partai," kata Yenny di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (23/1/2015).

Yenny merupakan satu di antara sejumlah tokoh masyarakat yang turut hadir memberi dukungan untuk pembebasan Bambang. Dia berharap Jokowi berdiri tegak berpihak kepada masyarakat.

"Jadi kami harap betul Jokowi bisa berdiri tegak dan berpihak pada kepentingan rakyat terutama pemberantasan korupsi," imbuhnya.

Yenny menyebut, Jokowi tak perlu takut dengan hilangnya dukungan dari partai pendukung yang terusik KPK dalam pemberantasan korupsi. Sebaiknya, Jokowi akan dapat dukungan dari rakyat dengan bersikap tegas.

"Kita tahu selama ini KPK selalu ada di garda terdepan dalam urusan pemberantasan korupsi. Komitmen KPK telah mengusik kepentingan beberapa elite. Dan beberapa elite ini lah sedang menyandra atau nego dengan Presiden dengan cara mengancam tarik dukungan," kata Yenny.

Yenny pun menerangkan, warga NU dan banyak tokoh bersedia menjadi garda terdepan membela Jokowi andai dia kehilangan dukungan lantaran membela KPK.

"Saya dapat banyak pesan dari masyarakat NU menyuarakan kegelisahan dan kekhawatiran mereka. Kami menyatakan ke kpk bahwa kita berdiri di belakang KPK. Kalau perlu kita semua jadi jaminan Pak Jokowi untuk berdiri di belakang KPK," imbuhnya.