TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Cyrus Network, Hasan Nasbi Batupahat, menyatakan permasalahan yang melanda dua lembaga negara yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri harus diselesaikan secara tegas oleh Presiden Joko Widodo.

"Ini pasti ada masalah dengan Jokowi tetapi ini bukan masalah pribadi dan perlu untuk kita suarakan. Kita paksa Jokowi untuk bersikap dan turun," kata Hasan saat diskusi bertema "Ada Apa dengan Jokowi?" di Jalan Sabang, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (25/1/2015).

Ia menyarankan, wewenang Jokowi sebagai kepala pemerintahan seharusnya digunakan untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Bahkan, ia menyebut mantan Gubernur DKI Jakarta itu harus berani mengambil risiko, bukan hanya bersikap mencari kejayaan semata.

"Kekuasaan dia (Jokowi) ada di tangan Mega, Surya Paloh dan partai pendukung. Kalau itu di tangan sendiri tidak mungkin ada keputusan cepat soal penyetoran nama BG," kata Hasan.

BG dimaksud adalah Komjen Pol Budi Gunawan calon Kapolri yang diajukan Presiden Jokowi.

Dikatakan kurangnya kekuatan politik Jokowi menyebabkan adanya kekhawatiran akan kehilangan dukungan dari partai pendukung.

Hal ini yang membuat Jokowi dianggap berjalan sendirian tanpa dukungan politik yang kuat.

"Sekarang Jokowi bukan hanya presiden NasDem dan PDIP. Ia belum mewakili aspirasi rakyat. Itu terlihat dari persoalan BG hingga konflik KPK. Termasuk juga pemilihan menteri, padahal baru 100 hari (pemerintahan Jokowi)," kata Hasan.

Hasan menambahkan, Jokowi masih gagal dalam memberi batasan terhadap partai pendukung sehingga ia masih dianggap sebagai petugas partai.