Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie menjelaskan alasan partai berlambang pohon beringin itu mendukung perppu Pilkada. Meskipun rekomendasi Munas Bali menolak perppu pilkada melalui sistem langsung.

"Meski dalam Munas Bali ada rekomendasi untuk menerima pilkada tidak langsung. Namun melihat desakan itu, DPP putuskan untuk ikut suara rakyat. Karena suara Golkar, suara rakyat," kata Ical dalam pidato rapat dengar pendapat FPG dengan Pengurus Daerah terkait Perppu Pilkada dan Pemda di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (25/1/2015).

Ical mengingatkan ‎UU mengatur DPR hanya dapat menyetujui atau tidak perppu yang dikeluarkan Presiden. DPR memutuskan perppu tersebut disetujui.

"‎Pak Rambe ketua komisi II yang telah melakukan sidang DPR RI telah menyepakati bahwa perppu diterima," kata Ical.

Ical mengatakan UU Pilkada memang diputuskan melalui pembahasan yang panjang. Golkar saat itu bersikap pilkada melalui DPRD merupakan sistem terbaik. Pembahasan dilakukan atas usul Presiden Susilo Bambang Yudhoyoyono. Kemudian dalam rapat‎ paripurna 2014 memutuskan Pilkada melalui DPRD. Tetapi Presiden SBY, kata Ical, mengatakan UU tersebut mendapat penolakan luas dari masyarakat.

" Atas dasar Presiden SBY mengeluarkan Perrpu untuk mencabut seluruh UU. Meski RUU itu diusulkan pemerintah srndiri. Presiden juga keluarkan perppu yang hapus kewenagan DPRD untuk memilih kepala daerah dalam UU tentang Pemda. Jadi diusulkan pemerintah disahkan DPR perpunya dibuat pemerintah," ungkapnya.