TRIBUNNEWS.COM, YOGYAKARTA - Pernyataan Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdjianto yang mengatakan pendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah rakyat yang tidak jelas menuai kritik. Pernyataan itu dinilai tidak mencerminkan seorang negarawan.

"Syarat sebagai menteri adalah seorang negarawan yang paham bagaimana menenangkan publik. Dengan mengatakan rakyat tidak jelas itu tidak mencerminkan seorang Menkopolhukam dan negarawan," ujar Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Zaenal Arifin Mukhtar, Minggu (25/01/2015).

Zaenal Arifin menuturkan seorang Menkopolhukam seharusnya paham bagaimana menenangkan publik bukan justru memperkeruh suasana. Dengan mengatakan komentar seperti itu, artinya Dia tidak paham dengan tugas seorang Menkopolhukam.

"Kata-kata rakyat tidak jelas itu sama saja merendahkan publik," tegasnya.

Bagaimana bisa mengatakan rakyat yang tidak jelas, lanjutnya, jika yang datang ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan dukungan adalah para profesor, akademisi, seniman, budayawan dan jaringan masyarakat sipil.

Kata-kata rakyat tidak jelas itu imbuhnya menunjukan Menkopolhukan tidak mengetahui tugas dan fungsinya.

"Bagaimana tokoh-tokoh seperti itu dikatakan tidak jelas. Jangan-jangan Dia (Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdjianto) yang tidak jelas, atau mari kita rame-rame belikan kacamata," ucapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Para akademisi dari perwakilan Perguruan tinggi di Yogyakarta, mahasiswa serta aktivis anti korupsi hari ini Minggu (25/01/2015) bersama-sama mengelar pernyataan sikap di Balairung Universitas Gajah Mada (UGM). Peryataan sikap ini terkait perseteruan antara KPK dan Polri.

Penulis : Kontributor Yogyakarta, Wijaya Kusuma