TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mendapatkan alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 10 triliun tahun 2015.

Jumlah tersebut, adalah anggaran paling besar yang diterima KKP selama berdiri.

Dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR, telah menyepakati tahun ini KKP mendapatkan alokasi anggaran Rp 6,72 triliun atau meningkat dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp 6,61 triliun.

Jumlah itu belum termasuk tambahan yang diajukan KKP dalam APBN Perubahan 2015. Sesuai surat menteri keuangan yang terbit 24 Desember 2014 lalu, setidaknya KKP mendapatkan anggaran tambahan yaitu Rp 1,849 triliun, Rp 2 triliun dan Rp 18,9 miliar atau sekitar Rp 3,8 triliun.

"Total menjadi Rp 10,594 triliun. Ini jumlah yang tertinggi sejak didirikan KKP," kata Ketua Komisi IV DPR Edhi Prabowo saat rapat kerja dengan KKP di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2015).

Edhi meminta KKP, khususnya Menteri Susi membuat perencanaan program yang matang dan diprioritaskan untuk kemakmuran nelayan.

"Kita minta diprioritaskan untuk kegitaan produktif dan bisa dirasakan oleh masyarakat. Kita minta rencana kerja menteri untuk tahun 2015," katanya.

Selain itu ia juga memuji tentang kinerja KKP tahun 2014 lalu. Sesuai laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), KKP di semester I/2014 mendapatkan penilaian WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian.

Dalam APBN Perubahan 2015 (APBN-P 2015) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)dapat tambahan anggaran operasional hingga Rp 3,8 triliun. Total anggaran KKP setelah ada tambahan mencapai Rp 10,5 triliun atau ada kenaikan sekitar 43 persen dibandingkan dengan APBN 2015.

Berdasarkan data KKP total anggaran KKP dalam APBN 2015 sebesar Rp 6,726 triliun, yang terdiri dari belanja operasional Rp 1,521 triliun dan belanja non operasional Rp 5,204 triliun.