Komunikasi Buruk Pangkal Konflik KPK dan Polri

Laporan wartawan Tribunnews.com, Randa Rinaldi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Crisnandi berpendapat, gesekan dua lembaga penegak hukum Polro versus KPK disebabkan permasalahan koordinasi.

Politikus Partai Hanura ini mengusulkan agar koordinasi dua lembaga negara ini membaik, perlu perbaikan dan komunikasi lintas sektoral. Sehingga ke depan tak terulang lagi masalah yang sama.

"Selain itu etika penghormatan terhadap tugas masing-masing lembaga terhadap aparatur masing-masing lembaga. Kalau saling menghormati, tidak mungkin seperti ini," ujar Yuddy di kantornya, Jakarta, Selasa (27/1/2015).

Polri dan KPK harus bisa mengendalikan diri dan mengikuti prosedur hukum yang berlaku: KPK harus menyelesaikan kasus Komjen Polisi Budi Gunawan dan Polri terhadap kasus Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto.

"Kalau terjadi perbedaan pendapat-pendapat hukum kan ada lembaga peradilan yang bisa memutuskan apakah cara-cara hukum yang dilakukan KPK dan Polri benar atau tidak," sambung Yuddy.

Yuddy menambahkan, Presiden Joko Widodo telah mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bahkan, kata dia, Jokowi telah mengintruksikan dua lembaga tersebut menjalankan tugasnya masing-masing.