TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kuasa hukum dua terpidana mati kasus 'Bali Nine' yaitu Myuran Sukumaran dan Andrew Chan, Todung Mulya Lubis menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak mempertimbangkan aspek non hukum ketika menyikapi permohonan grasi dari dua terpidana mati tersebut.

"Berdasarkan doktrin hukum, salah satu pertimbangan dan alasan pemberian atau penolakan grasi harus melihat pada kondisi perilaku terpidana, yakni apakah terpidana berkelakuan baik selama berada di Lembaga Pemasyarakatan dan memperlihatkan keinsyafan atas kesalahannya," ujar Todung di kantornya di Kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Selasa (27/1/2015).

Menurut Todung, mekanisme pemberian atau penolakan grasi berdasarkan UUD 1945 dan UU Grasi mengatur sebelum Presiden memberikan keputusannya, Presiden terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan tertulis dari Mahkamah Agung.

Namun, jika merujuk pada UU Mahkamah Agung, Todung menjelaskan fungsi nasihat yang dimiliki Mahkamah Agung tersebut hanya memberikan pertimbangan-pertimbangan pada bidang hukum dan tidak mencakup aspek-aspek non hukum yang hanya dapat diperoleh melalui hasil observasi yang kongkret terhadap pemohon grasi.

Meski demikian, Presiden tetap harus menempatkan pertimbangan dari aspek non hukum. Menurutnya mekanisme penilaian atau assesment ini sangat fundamental untuk dapat benar-benar memposisikan terpidana sebagai manusia.

"Sangat disayangkan, Presiden tidak melihat dan mempertimbangkan kondisi perilaku dari Myuran dan Andrew pada saat ini yang sudah berubah lebih baik dan banyak memberikan inspirasi bagi sesama narapidana setelah mereka menempuh proses rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan, Bali selama hampir 10 tahun," kata Todung.