TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Komisi XI DPR dan pemerintah menyepakati sejumlah hal terkait asumsi makro untuk RAPBN-P 2015. Kesepakatan itu tercapai dalam forum lobi pada rapat kerja antara Komisi XI DPR dengan pemerintah dan Bank Indonesia yang berakhir hingga jelang Senin (26/1) malam di gedung DPR, Jakarta.

Menurut Ketua Komisi XI DPR, Fadel Muhammad, kesepakatan tentang asumsi makro yang dicapai antara lain mengenai pertumbuhan ekonomi yang dipatok di angka 5,7 persen. Angka itu turun dari usulan pemerintah yang mengusung asumsi 5,8 persen.

Sedangkan angka inflasi disepakati 5 persen dan kurs dolar Amerika Serikat (USD) adalah Rp 12.500, atau lebih tinggi dari usulan pemerintah yang mematok USD setara Rp 12.200. Kesepakatan lainnya adalah suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan sebesar 6,2 persen.

"Kesepakatan ini akan diusulkan dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR," kata Ketua Komisi XI DPR, Fadel Muhammad kepada wartawan, Selasa (27/1/2015).

Hanya saja, ia memastikan, ada sejumlah hal baru dalam kesepakatan tentang penyusunan RAPBN. Yakni disepakatinya target pembangunan nasional, masuknya asumsi tingkat pengangguran dan kemiskinan, gini rasio atau tingkat perbedaan pendapatan penduduk, serta penghitungan indeks pembangunan manusia (IPM).

Untuk tingkat kemiskinan, asumsi yang disepakati adalah 10,3 persen, sedangkan untuk tingkat pengangguran dipatok di angka 5,6 persen.

Sementara gini rasio diasumsikan 0,40, dengan IPM dipatok di angka 69,4 dengan metode perhitungan yang baru.

Anggota Komisi XI DPR, Muhammad Misbakhun memastikan, kesepakatan itu menjadi momen bersejarah bagi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Ini adalah jejak pertama pemerintahan yang baru terpilih dalam menjalankan dan mengoperasikan negara," kata Misbakhun.

Politikus muda Golkar itu menegaskan kembali , kesepakatan itu merupakan kali pertama dalam sejarah penyusunan RAPBN RI karena memuat target pembangunan dengan mencantumkan sejumlah persoalan yang terkait langsung masyarakat. Yakni tingkat pengangguran, angka kemiskinan, gini rasio dan IPM.

"Hal itu masuk dan dibahas bersama dengan asumsi makro ekonomi untuk dijadikan acuan pencapaian dalam pelaksanaan APBN kita," kata Misbakhun.

Partainya, lanjut Misbakhun, sejak awal memang ingin target pembangunan itu masuk dalam penyusunan APBN.

"Dan kami bersyukur apa yang menjadi pemikiran kami akhirnya didukung secara mayoritas oleh fraksi-fraksi lain di Komisi XI dan disetujui juga oleh pemerintah," tuturnya.

Situasi ekonomi global saat inim ia memastikan, sedang mengalami pelambatan pertumbuhan. Namun dengan ruang fiskal yang lebar dalam RAPBN-P 2015 karena adanya belanja modal terbesar dalam sejarah RI yang mencapai jumlah Rp 290 triliun dan penempatan modal negara (PMN) sekitar Rp 72 triliun, Misbakhun yakin pemerintah dapat bekerja mencapai target pertumbuhan 5,7 persen dan mencapai target-target yang lain.

"Kami berharap pemerintah bisa memenuhinya walaupun suasana pertumbuhan global sedang mengalami pertumbuhan yang melambat. Dalam situasi ketidakpastian yang tinggi. Ini adalah RAPBN yang harus didukung semua elemen bangsa supaya bisa berjalan dengan baik," Misbakhun menegaskan kembali.