Kritik Presiden, Bukti KIH Tak Sejalan Dengan Jokowi
Budi mengatakan situasi rumit ini membuktikan bahwa terdapat banyak kekurangan terkait koordinasi
Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Hendra Gunawan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Kritik tajam yang dilayangkan kader PDIP dan Hanura membuktikan Presiden Joko Widodo dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tidak sejalan. Demikian dikatakan Direktur Eks ekutif PolcoMM Institute melalui pesan singkat, Rabu (28/1/2015).
Menurut Budi , situasi tersebut secara politik bisa membahayakan jokowi sebagai presiden. "Jika KIH, khususnya pdip sudah tak sejalan dengan presiden ini sangat membahayakan presiden secara politik," katanya.
Budi mengatakan situasi rumit ini membuktikan bahwa terdapat banyak kekurangan terkait koordinasi dan komunikasi antara partai pengusung (KIH) dengan presiden yang diusung.
100 hari ini makin membuktikan bahwa KIH seperti tidak siap melihat pergerakan politik pemerintahan yang jalankan oleh Jokowi dalam memimpin pemerintahan.
" Dalam konteks ini saya melihat ada beberapa alasan, pertama bisa saja, Jokowi sudah mulai meninggalkan partai pengusung dan lebih mempercayai orang-orang dekatnya," tuturnya.
Kedua koordinasi dan komunikasi KIH dan presiden lemah, karena struktur koalisi dan aturan main tidak disusun secara jelas, sehingga dalam perjalan kehilangan kendali.
Ketiga bisa saja polemik tersebut dimanfaatkan oleh orang-orang dalam KIH yang tidak puas dengan keputusan-keputusan Jokowi mulai penentuan kabinet sampai saat ini, untuk menyerang presiden.
"Ini potensi konflik yang luas, jika Jokowi tidak hati-hati bisa kehilangan dukungan politik. Nah akibatnya bisa berbahaya dan pintu pemakzulan bagi Jokowi," ungkapnya.
Jangan anggap enteng situasi ini, tuturnya, jika KIH marah khususnya PDIP dan bermanuver maka, berbahaya. Apalagi sumbu kecemburuan politik PDIP terhadap NasDem yang lebih dominan sudah mengemuka ke publik. "Saya melihat Jokowi baru merasakan bahwa sulitnya panggung politik nasional. Dan ternyata berat menghadapi pergerakan politik nasional yang sangat cepat berubah," ujarnya.
Dengan situasi sekarang, kata Budi, tidak akan mungkin presiden hanya didukung publik, tanpa didukung oleh kekuatan politik. "Maka itu, presiden jkw harus merubah 360 derajat cara mengahadapi partai dan membengun soliditas di KIH khususnya dengan PDIP sebagai partai utama yang mengusungnya," imbuhnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.