TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Puan Maharani, mengatakan, pemerintah akan menghapuskan program beras untuk warga miskin (raskin) pada tahun 2016 mendatang.

Menurut Puan, penghapusan tersebut diharapkan merangsang masyarakat untuk menuju swasembada pangan sesuai instruksi Presiden Joko Widodo.

"Pemerintah berharap program raskin. Ini hanya diteruskan tahun 2015 saja. Bukan negara tidak hadir, karena kami berharap tahun 2016 rakyat Indonesia akan lebih baik kesejahteraannya daripada tahun 2015," kata Puan saat menghadiri acara peluncuran program Penyaluran Raskin 2015 Tingkat Nasional di Kantor Desa Pasirhalang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu (28/1/2015).

Faktor yang membuat program raskin dihapus adalah banyaknya masalah-masalah dalam penyaluran. Dari jatah 15 kilogram beras yang seharusnya diterima, lanjut Puan, terkadang masyarakat yang berhak tidak menerima secara utuh.

"Raskin ini banyak sekali masalahnya di lapangan. Titik lemahnya ada di desa-desa. Datanya kita sudah didapat dari rekomendasi BPK dan KPK. Jadi tolong kepala daerah bersikap bijaksana," ucapnya.

Puan menambahkan, pada tahun 2016 mendatang, pemerintah akan berusaha keras mencari solusi yang lebih baik untuk rakyat. Meski demikian, putri dari Megawati Soekarnoputri ini belum bisa menjawab kompensasi dari penghapusan program Raskin.

"Kita evaluasi per tiga bulan (penyalurannya), bagaimana kendala-kendala di lapangan apakah bisa kami perbaiki atau tidak," ujarnya.

"Apakah diganti, dirubah, atau tidak ada sama sekali itu yang mesti kita cermati di Kementrian terkait. Saya tidak mau diapakan, yang pasti 2016 masalah peningkatan kesejahteraan rakyat akan langsung kami salurkan kepada rakyat," lanjut Puan.