Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Polri Vs KPK

PKS Minta Jokowi Segera Bersikap Atasi Kemelut Polri-KPK

Fraksi PKS DPR RI menggelar Rapat Kerja yang berlangsung 30-31 Januari 2015.

PKS Minta Jokowi Segera Bersikap Atasi Kemelut Polri-KPK
Warta Kota/Henry Lopulalan
Ketua Tim Advokasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini mengantikan President PKS Anis Matta yang berhalangan memenuhi panggilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, dalam pemeriksaan terkait kegiatan kampanye terbuka yang melibatkan anak-anak, Jumat (21/3/2014). PKS membantah tudingan partainya melakukan mobilisasi anak-anak saat kampanye terbuka di Gelora Bung Karno pada Minggu (16/3/2014) lalu, dan mengaku telah menyiapkan arena penitipan dan arena bermain dekat lokasi. (Warta Kota/Henry Lopulalan) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --  Fraksi PKS DPR RI menggelar Rapat Kerja yang berlangsung 30-31 Januari 2015.  Raker juga dihadiri oleh pimpinan Fraksi PKS di semua provinsi di seluruh Indonesia ini, merupakan sarana konsolidasi dan perumusan program kerja lima tahun.

Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menyatakan, sesuai arahan Presiden PKS Anis Matta, seluruh anggota legislatif PKS diharapkan bekerja ikhlas, sungguh-sungguh, dan selalu meningkatkan kapasitas, serta kepedulian untuk menjalankan amanah sebagai anggota Fraksi PKS, baik di DPR maupun DPRD.

Jazuli mengungkapkan, Fraksi PKS DPR akan memperjuangkan Rancangan Undang Undang yang prorakyat, diantaranya RUU Ketahanan Keluarga, RUU Kewirausahaan Nasional, dan RUU Perlindungan Harga dan Kebutuhan Pokok.

"Ketiga RUU ini menjadi prioritas yang akan diperjuangkan Fraksi PKS," kata Jazuli dalam keterangannya, Minggu (1/2/2015).

Selain membahas program kerja ke depan, Raker juga membahas beragam persoalan yang menjadi perhatian publik. Di antara persoalan tersebut adalah Perppu No. 1/2014 tentang Pilkada Langsung.

FPKS memberikan catatan terbatas terhadap Perppu Pilkada untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. Sejumlah hal yang menjadi catatan PKS di antaranya masalah penyelenggara, sengketa Pilkada, syarat umur dan pendidikan calon, paket calon, dan sejumlah hal lainnya.

"Revisi ini dimaksudkan agar Pilkada langsung dapat dilaksanakan secara berkualitas, efektif dan efisien dalam kerangka demokrasi yang lebih substantif," imbuh Jazuli.

Kemudian terkait permasalahan yang terjadi di dua lembaga hukum, Kepolisian RI (Polri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), FPKS menilai hal tersebut sudah memasuki ranah pemerintah.

"Presiden yang mesti mengambil sikap dan memutuskan untuk menyelesaikan masalah tersebut," lanjutnya.

Kemudian terkait dengan RUU Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Perubahn (APBN) 2015 FPKS memberi menyampaikan juga sejumlah catatan, yakni; terkait postur APBNP 2015, FPKS mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas yang ditandai, diantaranya: terbukanya 250 ribu lapangan kerja per 1 persen pertumbuhan, penurunan angka kemiskinan ke angka 10,3 persen, penurunan tingkat pengangguran ke angka 5,6 persen, rasio kesenjangan (gini ratio) di 0,4 persen, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta peningkatan kesejahteraan rakyat sebagiamana dimandatkan konstitusi.

Kemudian, terkait dengan penggunaan ruang fiskal, FPKS mengupayakan agar porsi Penyertaan Modal Nasional (PMN) pada BUMN lebih besar dari Rp 49 triliun agar ada alokasi anggaran untuk penambahan Dana Desa, pembangunan irigasi, pembangunan jalan desa.

Ikuti kami di
Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Gusti Sawabi
  Loading comments...
Tags:
PKS
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas