TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Pihak Istana Kepresidenan RI sudah meminta Komisaris Jenderal Budi Gunawan untuk mundur dari pencalonan kepala Polri. Presiden Joko Widodo bahkan beberapa kali sudah meminta hal tersebut.

BACA: Mensesneg Bilang Bukan Hal Baru Minta Budi Gunawan Mundur

Opsi Budi Gunawan untuk mundur itu dianggap sebagai opsi paling ideal lantaran Presiden kini dalam posisi dilematis.

"Setahu saya sudah ada beberapa kali permintaan itu diajukan," kata Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/2/2015).

Andi mengatakan, opsi itu sudah sejak lama dipertimbangkan oleh Istana. Permintaan agar mantan ajudan Presiden RI Megawati Soekarnoputri itu mundur sudah disampaikan sejak Budi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Komunikasi terakhir dilakukan oleh Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti, yang kemarin dipanggil oleh Presiden ke Istana.

Namun, Budi menolak mundur dengan alasan menunggu proses praperadilan yang diajukannya.

"Kemarin kan Pak Mensesneg (Pratikno) sudah mengimbau untuk mengundurkan diri. Namun, setelah kita komunikasikan, Pak Budi Gunawan masih akan menunggu proses praperadilannya," kata Badrodin seusai mengikuti sidang kabinet paripurna hari ini.

Andi menilai opsi bahwa Budi mundur dari pencalonan sebagai kepala Polri adalah opsi yang paling ideal. Namun, Istana juga mempersiapkan opsi lainnya.

"Kalau opsi itu tidak bisa terjadi, maka kami akan mempersiapkan opsi lain sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Presiden," kata dia.

Ada lima opsi yang disiapkan Istana jika Budi tidak mau mundur. Kelima opsi itu adalah melantik kepala Polri definitif, opsi melantik Budi lalu memberhentikannya, opsi menunda pelantikan Budi sampai ada kejelasan status hukum, opsi membatalkan pencalonan Budi dan memilih nama baru, serta opsi status quo.

"Presiden akan mengambil keputusan minggu depan," imbuh Andi.

Penulis : Sabrina Asril