TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, mengatakan keputusan Presiden Joko Widodo jika membatalkan pelantikan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan (BG) sudah tepat.

Tapi, kata Haris, masalah tidak kelar begitu saja. Maklum, Kepala Negara masih harus membersihkan kotoran-kotoran hukum akibat kepentingan politik ini.

Misalnya, bagaimana pembatalan kriminalisasi terhadap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) dan terhadap beberapa pimpinan KPK lainnya.

"Karena jika membatalkan BG, hanya masalah utamanya selesai tapi akibat-akibatnya belum," tegas Koordinator Kontras ini, Jakarta, Jumat (6/2/2015).

Lebih lanjut, dia pun menanggapi dengan munculnya pernyataan dari Kompolnas dan pihak Istana bahwa Presiden telah mengantongi nama baru untuk diusulkan kembali sebagai Calon Kapolri.

Menurutnya, penetapan nama calon baru cukup menarik, bisa baik atau buruk. Baik karena ada nama nama yang sejak awal lebih memungkinkan jadi Kapolri seperti Komjen Dwi Prayitno (Irwasum Polri).

Namun ada sisi buruk, pertama Kompolnas tidak mengajak KPK dan Komnas HAM untuk screening nama-nama yang diajukan.

Empat nama yang persiapkan oleh Kompolnas, yakni Komjen Badrodin Haiti (Wakapolri), Komjen Dwi Prayitno (Irwasum Polri), Komjen Putut Eko Bayuseno (Kabaharkam Polri) dan nama baru di jajaran bintang tiga, Komjen Budi Waseso (Kabareskrim Polri).

"Terlebih ada Nama Komjen Pol Budi Waseso. Aneh juga dengan Kompolnas ini. Tidak sensitif dengan situasi sosial politik. Saya menduga Kompolnas dipakai oleh kepentingan politik dibalik BG dan Budi Waseso. Mereka adalah Menkopolhukam cs," ujar Koordinator Kontras ini.

"Saya juga berharap Presiden memperhatikan dengan cermat hasil dan temuan Komnas HAM untuk menangani situasi yang ada saat ini," harapnya.