TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wasekjen Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), Arifin SJ, mengapresiasi putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengurangi hukuman Anas Urbaningrum selama satu tahun.

Menurutnya, hal tersebut membuktikan keadilan pada mantan Ketua Umum Demokrat tersebut.

"Ini sudah kami perkirakan. Ada peluang mas Anas dapat keadilan," kata Arifin di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (7/2/2015).

Arifin menuturkan, pengalaman sebelumnya, banyak terdakwa yang mengajukan banding di Pengadilan Tinggi namun justru hukumannya ditambah. Menurutnya, apa yang diterima Anas jelas memberi keyakinan bahwa Ketua Presidium Nasional PPI tidak bersalah.

"Biasanya (terdakwa) banding di PT ditambah hukumannya. Alhamdulillah hasil banding kemarin kami tidak ada keraguan pada hakim," tuturnya.

Seperti diberitakan, Hukuman terdakwa kasus Hambalang, Anas Urbaningrum, berkurang setahun.
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dalam putusan banding Anas, mengurangi hukumannya yang semula delapan tahun penjara kini tinggal tujuh tahun.

"Putusan pengadilan tinggi menjadi tujuh tahun. Turun satu tahun. Denda sama," ujar M Hatta ketika dihubungi, Jakarta, Jumat (6/2/2015).

Denda yang dimaksud adalah Rp 300 juta subsidair tiga bulan penjara.
Pada putusan tersebut, majelis hakim memutuskan mengembalikan barang bukti berupa tanah di Pesantren Krapyak Yogyakarta.

Pada putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), tanah itu dinyatakan disita majelis hakim. "Barang bukti berupa tanah di Krapyak dikembalikan karena itu kebutuhan umat," beber Hata.

Banding tersebut diputuskan pada 4 Februari 2015 dengan Ketua Majelis Hakim adalah Syamsul Bahri.