TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Massa yang menamakan dirinya Aliansi Rakyat untuk Pengadilan Bersih berunjuk rasa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (9/2/2015).

Dalam aksinya, mereka tetap memberikan dukungan kepada Sarpin Rizaldi Hakim tunggal sidang praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan agar memberikan putusan seadil-adilnya.

"Kita sudah sama-sama mengetahui ada kepentingan politik yang sangat besar dalam penetapan tersangka oleh KPK, hal ini bisa dilihat dengan dilanggarnya prosedur hukum dalam penetapan tersangka oleh KPK," kata Koordinator aksi, Kurniawan.

Massa juga mendesak agar KPK diaudit, karena menurutnya, KPK telah melakukan tebang pilih dalam melakukan pemberantasan korupsi. KPK juga kerap mengabaikan prosedur hukum yang benar dalam penetapan tersangka korupsi.

"Menjadi sangat penting dan mendesak untuk segera melakukan audit kepada KPK jika pemberantasan korupsi menjadi prioritas dari pemerintahan Jokowi-JK," tuturnya.

Masih kata, Kurniawan penetapan BG sebagai tersangka oleh KPK memang tidak akan mudah dilepaskan dari unsur-unsur politis. Sebagai lembaga negara yang memiliki kekuatan besar dalam bidang hukum khususnya pada penegakkan anti-korupsi, KPK sudah seharusnya menjalankan dengan benar setiap prosedur supaya menjadi contoh bagi lembaga negara lainnya.

"Namun penetapan tersangka Komjen Budi Gunawan sepertinya memilih waktu yang secara politik sangat sensitif, yaitu pada saat pencalonannya sebagai Kapolri. Tentu menjadi sangat wajar jika masyarakat menilai bahwa tindakan KPK tersebut sangat kental bernuansa politis," tandasnya.