TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Demi mencegah keutuhan NKRI dicabik-cabik, ribuan massa berunjuk rasa di depan Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (11/2/2015), menyatakan dukungannya kepada Presiden RI Joko Widodo untuk segera melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Massa itu tergabung dalam Koalisi Masyarakat Pengawal Konstitusi (KOMPAK). Menurut Juru Bicara KOMPAK, ‎Zakaria Christian, pihaknya khawatir instabilitas politik bisa dimanfaatkan oleh kekuatan tertentu untuk mencabik-cabik keutuhan NKRI.

"Melalui aksi massa ini, kami turun ke jalan dalam rangka memberikan dukungan kepada Presiden Jokowi untuk segera melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri, semata-mata sebagai perwujudan dari pelaksanaan konstitusi negara," ujar Christian.

"Ini sebagai wujud dari pelaksanaan mekanisme ketatanegaraan dalam pemilihan Kapolri, serta perwujudan dari harmonisasi hubungan antar lembaga negara, dalam hal ini DPR-RI dan Lembaga Kepresidenan," lanjutnya.

Dia lalu menjelaskan bahwa menurut konstitusi negara dan TAP MPR Nomer VII tahun 2000, jelas dinyatakan bahwa penetapan Kapolri bukanlah hak prerogatif Presiden. Sebab diatur bahwa Kapolri diangkat dan diberhentikan Presiden atas persetujuan DPR.

"Dari situ sudah jelas, bahwa tidak ada lagi alasan konstitusional yang bisa menghalang-halangi Presiden untuk segera melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri," ujar Christian.

Dia menekankan pihaknya, bersama rakyat, siap berdiri di depan untuk menjadi tameng bagi Presiden jika ada pihak-pihak yang akan merongrong kewibawaan Presiden atas keputusan melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri.

"Bagi kami, Konstitusi berada di atas segala pendapat dan opini orang per orang, atau sekelompok masyarakat," imbuhnya.

Zakarian Christian melanjutkan bahwa rakyat menilai sosok Joko Widodo sebagai sebuah harapan, yang akan membawa negara dan bangsa ini menuju kemajuan. Bagi rakyat, Presiden Joko Widodo adalah pemimpin yang dipercaya akan menegakkan konstitusi demi menjaga keutuhan NKRI.

"Namun, harapan rakyat mulai goyah ketika keputusan Presiden Jokowi untuk menunda-nunda pelantikan Kapolri, yang kemudian berdampak pada instabilitas dan melahirkan kegaduhan politik," ujarnya.

"Padahal Komjen Budi Gunawan merupakan perwira tinggi Polri yang diajukan Presiden sebagai calon tunggal Kapolri kepada parlemen dan telah disetujui oleh DPR-RI. Namun, pelantikannya tertunda sebagai akibat dari tekanan opini sekelompok masyarakat yang tidak setuju."

Ribuan massa KOMPAK melakukan aksinya dengan berjalan kaki menuju Istana Kepresiden di Jalan Medan Merdeka, Jakarta. Setelah berunjuk rasa, perwakilan KOMPAK akhirnya diterima oleh bagian Protokoler Istana untuk serah terima sikap serta pernyataan resmi.