Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM - Semakin hari konflik antara KPK dengan Polri semakin memanas. salah satu faktornya adalah komentar sejumlah pejabat yang membuat konflik tersebut tak kunjung mereda.

Oleh karenanya Komnas HAM meminta para pejabat tersebut untuk tidak memperkeruh konflik yang eksesnya adalah penegakan hukum terhambat. sebaiknya para pejabat ikut memikirkan dan mencari jalan keluar bagaimana kedua institusi tersebut semakin solid.

"Kami meminta pemegang jabatan, para menteri untuk tidak mengeluarkan pernyataan yang justru memperkeruh suasana KPK-Polri. Kami menangkap komentar yang dikeluarkan selama ini membuka lagi ruang ketegangan dua lembaga itu," ujar Komisioner Komnas HAM, Nur Kholis di kantornya, jalan Latuharhari, Jakarta, Kamis (12/2/2015).

Entah siapa menteri yang dimaksud Nur Kholis. ketika ditanya ia hanya menyebutkan komentar menteri tersebut telah diberitakan di media massa.

"Adalah, anda pasti lebih tahu, lihat saja di media," katanya.

Seperti diberitakan sejumlah menteri Jokowi dikaitkan dalam konflik KPK-Polri. dua nama yang santer disebutkan adalah Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdjianto dan Menkum HAM Yasona Laoly. Menteri Tedjo bahkan berulang kali melontarkan pernyataan kontroversial terkait kisruh KPK-Polri.

Salah satunya yang menyebutkan masyarakat yang memberi dukungan moril saat pimpinannya ditangkap Polri adalah masyarakat tidak jelas.

Nur Kholis mengaku sudah sejak jauh hari pihaknya memberi peringatan kepada presiden Jokowi untuk bertindak cepat meredakan ketegangan antara KPK dengan Polri. namun entah mengapa peringatan dari Komnas HAM yang berujung seruan Jokowi tersebut tidak menyebabkan konflik mereda.

"Warning kita sudah sejak seminggu lalu disampaikan kepada presiden. hanya saja tampaknya butuh peran lebih besar lagi dari presiden agar konflik usai," pungkasnya.