Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komunitas Masyarakat Pecinta-Kedamaian Indonesia Hakiki (KMP-KIH) kembali berunjuk rasa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (13/2/2015). Mereka menilai kondisi Indonesia mulai semrawut dan tidak kondusif.

Tanda-tandanya nampak dari ketidakberesan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah disulap menjadi lembaga politik. Mereka hadir berunjuk rasa di tengah sidang praperadilan Komjen Budi Gunawan berlangsung.

"KPK jilid III pimpinan Abraham Samad sudah tidak sesuai cita-cita pendirian KPK. Segala sesuatunya terkesan memaksakan karena sudah disetir kepentingan politik. Mereka disulap menjadi lembaga pesanan," kata Koordinator aksi KMP-KIH, Fadly Zein.

Fadly mengklaim hendak menyelamatkan KPK dari racun-racun yang ingin membunuh lembaga antikorupsi tersebut. Ia menilai pertemuan Abraham dengan eliter PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto adalah buktinya.

"KPK sudah mempertontonkan kebodohannya. Sangat jauh berbeda dari KPK jilid I dan II. Samad harusnya legowo untuk mengaku akan hasrat kepentingan politiknya itu demi menyelamatkan KPK," terang Fadly.

Fadly menuturkan, komisioner KPK lainnya juga tidak ada bedanya dengan Samad yang sama-sama memiliki kepentingan politik. Mereka itu adalah produk politik, tentu saja pemilihannya berdasar pertimbangan politik.

Fadly mencontohkan, hal yang ganjil saat penetapan tersangka bekas Wakil Presiden Boediono oleh salah satu Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja, namun tiba-tiba pimpinan KPK lainnya berbeda.

"Ini sudah jelas para Komisioner KPK bermain kepentingan politik. Kasus BG pun sama, sangat politis. Yang disampaikan Hasto, Samad melampiaskan dendam pada BG karena gagal jadi cawapres, ada benarnya," katanya.

Jika bukan alasan politis, tentu penetapan tersangka Komjen Budi Gunawan tidak dilakukan menjelang uji kepatutan dan kelayakan di DPR. Itu proses politik, dan Samad melakukan manuver politik dengan kedok penegakan hukum.