TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pimpinan DPR‎ mengaku terbiasa berkomunikasi melalui telepon dengan Presiden Joko Widodo. Demikian dikatakan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (13/2/2015). "Telepon menelepon biasa, koordinasi," kata Fahri.

Politisi PKS itupun mengakui sempat berbicara mengenai pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri. "Memang yang sering dibicarakan tentang Budi Gunawan dan konsisten sikap DPR, kita sudah serahkan ini ke DPR," ujar Fahri.

Budi Gunawan, kata Fahri, sudah disahkan melalui Rapat Paripurna DPR. Apalagi, Budi Gunawan juga telah melewati mekanisme fit and proper test di Komisi III DPR. "Secara de facto Kapolri itu Budi Gunawan, dia ikuti proses panjang," imbuhnya.

Ia menceritakan rekam jejak Budi Gunawan telah diperiksa tim kepresidenan. Kemudian mendapat persetujuan Jokowi. Dalam suratnya, Presiden Jokowi juga meminta proses cepat uji kelayakan Kapolri.

"DPR sudah proses, sampai resmi jadi Kapolri. Secara kelembagaan harus dilantik, BG ambil tindakan terkait status dia. Itu keputusan dia," katanya.

Jokowi, kata Fahri, juga bertanya mengenai opsi-opsi yang dijalankan terkait dengan Komjen Budi Gunawan. Fahri tetap menegaskan opsi yang ditawarkan Budi Gunawan dilantik karena sudah sudah disetujui DPR.

"Lantik dulu kelembagaan selesai, urusan pribadi silahkan. Tentang opsi pertanyaan hukum. Apa akibat hukum kalau habis disahkan lalu tak dilantik," tuturnya.