TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dua kubu di Partai Golkar diingatkan untuk mewaspadai manuver Kepala Staf Kepresidenan Luhut Pandjaitan yang bisa memanfaatkan konflik internal demi kepentingan pribadi.

Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif POINT Indonesia, Karel Susetyo, menanggapi aksi Luhut di Istana Kepresidenan Jakarta, yang mengundang Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan selanjutnya Sekjen Golkar kubu Aburizal Bakrie, Idrus Marham.

Menurut Karel, sebagai mantan orang Golkar, Luhut memang banyak memahami peta internal partai. Namun, harus diingat saat ini, Luhut adalah orang dalam istana.

"Menurut saya Luhut tak bisa jadi mediator yang benar-benar independen. Dia akan membawa kepentingan dirinya pribadi, sejauh mana kepentingan pribadi bisa sejalan dengan masalah Golkar," kata Karel, Sabtu (14/2/2015).

Kewaspadaan terhadap figur seperti Luhut, menurut Karel, menjadi penting bagi Golkar yang memiliki jam terbang tinggi. Justru, Karel mengingatkan, dengan jam terbang tinggi itu, Golkar seharusnya menyelesaikan masalah internalnya sendiri.

Dia lalu menyontohkan partai lain yang juga punya masalah internal seperti Golkar, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Namun hingga sekarang PPP tak berniat merapat ke Luhut, karena menyadari bahwa pihak luar bisa memperdagangkan konflik internal itu dan mengambil keuntungan darinya.

Sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sesuai Perpresnya, Luhut bertugas melakukan komunikasi politik dan publik. Dalam konteks kasus BG, kata Karel, Luhut sudah gagal karena masalah itu belakangan justru ditimpakan, ditanggung sendirian oleh presiden.

"Padahal harusnya kepala unit kepresidenan yang banyak bermain menyelesaikan masalah. Kegagalan itu kemungkinan dia coba bayar dengan cawe-cawe di konflik Golkar supaya seakan-akan dia berjasa," kata Karel.

"Jangan-jangan konflik Golkar juga dijadikan sebagai posisi tawar Luhut di depan PDIP dan KIH yang sedang menggoyangnya dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan," tambahnya.

Karel menyarankan, andai Golkar hendak berkomunikasi dengan presiden, bisa menggunakan jalur kepartaian atau melalui Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Golkar saat ini harus hati-hati karena bisa dimanfaatkan. Karena Luhut bukan orang Golkar lagi. Dia bisa bermain dan bisa dititipi pesanan oleh orang-orang lain. Golkar bisa makin kecil kalau konfliknya berlarut-larut," kata Karel.