TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Jokowi harus sadar bahwa dirinya tidak mungkin menyenangkan semua pihak dengan kebijakannya. Ada harga yang harus dibayar dari sebuah kebijakan.

Tak perlu ragu untuk menjalankan apa yang sudah diputuskan sejak awal untuk mengangkat Komjen Pol Budi Gunawan (BG) sebagai kapolri.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif POINT Indonesia, Karel Susetyo, di Jakarta, Minggu (15/2/2015).

“Jokowi sudah menunjukkan keberaniannya dihujat dunia internasional soal putusan hukuman mati, masak hanya mengangkat BG saja dia tak punya nyali. Kalau pun nanti BG bermasalah, tinggal Jokowi mengambil hak prerogratifnya lagi sebagai presiden untuk memecat BG sebagai kapolri. Jangan Jokowi jadi presiden wacana, presiden yang senang berwacana ,” ujar Karel.

Menurut Karel, keputusan pelantikan BG sebagai kapolri oleh Presiden Jokowi, sebenarnya bukanlah sebuah keputusan yang rumit. Apalagi presiden sudah teruji konsistensinya dalam memutuskan sebuah kebijakan.

“Ini bisa kita lihat pada kebijakan kenaikan BBM dan pelaksanaan hukuman mati pada terpidana narkoba. Keduanya bukan keputusan yang mudah. Bahkan tekanan publik sangat kuat, dan terutama pada kasus hukuman mati terpidana narkoba. Sejumlah negara bahkan menyatakan kekecewaannya terhadap presiden. Tapi presiden tak menggubrisnya dan kebijakannya jalan terus. Ini juga lah yang sepatutnya terjadi pada kasus pelantikan BG,” paparnya.

Apalagi, tambah Karel, dukungan parlemen untuk mengangkat BG sebagai kapolri sudah begitu solid.

“Semakin berlarut, maka sebenarnya Jokowi sedang menebar masalah, baik di antara institusi penegak hukum seperti KPK dan Polri, di parlemen dan bahkan di koalisi pendukungnya,” pungkas Karel.