TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Intelijen Negara (BIN) dibawah pimpinan Marciano Norman dinilai tidak memberikan informasi yang cukup terhadap Presiden Jokowi dalam menyelesaikan kisruh Polri versus KPK.

Marciano Norman yang menjabat sejak pemerintahan SBY dianggap tidak banyak memberikan masukan dalam pemerintahan Jokowi untuk menjaga stabilitas politik Tanah Air.

"Sejak Jokowi menjabat Presiden kinerja BIN belum terlihat maksimal dalam memberikan informasi kepada Jokowi. Dalam menyelesaikan kasus KPK-Polri Jokowi seharusnya membutuhkan masukan dari BIN," ujar Anggota Komisi I DPR, Mayjen TNI (Purn) Tubagus Hasanuddin, Senin ( 16/2/2015).

Meski begitu, politisi PDI Perjuangan ini memastikan, perlu tidaknya Kepala BIN diganti sudah menjadi hak prerogatif ranah presiden. "Kalau Pak Jokowi mau ganti kepala BIN ya terserah dia. karena itu kan, hak dia,"tambahnya.

Mantan sekretaris militer empat Presiden ini mengakui sebagai partai yang mendukung penuh pemerintahan Joko Widodo, pihaknya mengaku, hingga belum mengetahui soal adanya wacana pergantian kepala BIN oleh Presiden.

Namun, TB Hasanuddin mengingatkan Presidn Jokowi membutuhkan orang yang dipercaya untuk dijadikan kepala BIN.

"BIN harus benar-benar loyal terhadap presiden, sehingga informasi yang menyangkut keamanan negara, politik dan lainnya bisa diterima presiden dengan seutuhnya,"pungkasnya.