TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) bersama seluruh gereja di Indonesia meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk menyelamatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

PGI melalui Sekretaris Jenderal PGI, Pdt Gomar Goeltom, telah melayangkan surat kepada Presiden Jokowi yang ditandatangani Ketua Umum PGI Pdt Dr Henriette Lebang.

"Sehubungan kisruh yang terjadi antara KPK dan Polri, PGI bersama gereja-gereja di seluruh Indonesia sangat prihatin. Itulah sebabnya PGI melayangkan surat kepada Bapak Presiden Joko Widodo," ujar Gultom dalam keterangannya yang diterima Tribunnews, Jakarta, Selasa (17/2/2015).

Dalam surat tersebut, PGI menegaskan bahwa baik KPK dan Polri sangat dibutuhkan dalam upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Karena itu, kisruh tersebut tak boleh dibiarkan berlarut-larut karena akan memudarkan kewibawaan kedua lembaga tersebut, dan dengan sendirinya akan melemahkan upaya-upaya mereka dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum.

Kedua, KPK sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi harus diselamatkan. Begitu juga, Polri sebagai institusi penegak hukum yang penting tak bisa dibiarkan kehilangan kewibawaan. Karena itu, PGI Presiden dapat membersihkan kedua lembaga itu dari intervensi politik dari luar yang disinyalir menjadi penyebab makin akutnya perseteruan antar kedua lembaga ini.

Ketiga, PGI mendukung segala upaya yang baik dari presiden dalam rangka pemberantasan korupsi. Karena itu, PGI berharap agar Jokowi tetap menyatakan keberpihakannya kepada upaya pemberantasan korupsi. Goeltom mengatakan meskipun kedua lembaga ini sama pentingnya, namun apa yang sedang berlangsung sudah mengarah kepada upaya pembunuhan KPK.

"Dengan demikian, itu juga berarti upaya untuk membunuh pemberantasan korupsi di negeri ini. Bagaimana pun kami menilai bahwa KPK masih merupakan lembaga yang paling baik yang bisa kita harapkan untuk melakukan pemberantasan korupsi, dibandingkan dengan lembaga-lembaga lainnya, seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Karena itu, kami berharap agar Bapak Presiden mengambil langkah-langkah yang strategis untuk menyelamatkan lembaga ini," ujar Gultom.