Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Qodir

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rabu (18/2/2015) siang menjadi hari yang tak mudah dilupakan Deputi Bidang Pencegahan, Johan Budi SP. Mantan wartawan itu ditelepon Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sesaat terjaga dari tidur panjang dan ditunjuk menjadi Pelaksana tugas (Plt) pimpinan KPK.

Rabu petang, Johan menceritakan pengalamannya itu kepada Tribunnews.com.

Menurutnya, siang itu jam di rumahnya menunjukkan sekitar pukul 13.15 WIB. Saat itu, ia terbangun dari tidurnya lantaran telepon genggam di sampingnya terus berdering dan bergetar.

Belum sempat melihat siapa saja yang menelepon di daftar panggilan, telepon genggamnya kembali berdering dan bergetar. Ia tak mengenal nomor penelponnya. Rupanya, seorang pria di ujung telepon mengaku sebagai ajudan kepresidenan.

Johan pun terkejut mendengar pengakuan ajudan kepresidenan dari TNI Angkatan Laut tersebut. Ia bertanya-tanya dalam hati, ada apa gerangan pihak kepresidenan meneleponnya.

Belum hilang kekagetan itu, Johan makin terkejut karena JK bebicara dari ujung telepon.

JK mengatakan, pihaknya kesulitan menghubungi Johan sejak pagi. Johan meminta maaf kepada JK karena memang dirinya tengah tertidur sejak pukul 06.00 pagi dan baru tiba di rumah pulang tugas pukul 05.00 pagi.

"Saya kaget, saya tanya, 'Ada apa Pak?' Terus Pak JK menyampaikan, 'Anda ditunjuk sebagai Plt pimpinan KPK, apa Anda siap tidak? Begitu,"

Johan tak berpikir lama. Ia pun langsung menyatakan, "'Siap, Pak JK'. Saya bilang, 'Demi Indonesia dan untuk lembaga ini, saya siap, Pak,'" terangnya.

Setelah pembicaraan dengan JK lewat telepon itu, Johan membuka daftar panggilan masuk di telepon genggamnya. Rupaya sudah ada 53 panggilan masuk tidak terjawab, termasuk dari Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan sejumlah pegawai KPK. "Saya juga bingung, ada apa kok banyak orang sampai menteri telepon saya."

Johan mengaku langsung menyatakan 'siap' kepada JK lantaran dirinya memang ingin segera membantu memulihkan KPK secara kelembagaan di tengah masalah yang menimpa saat ini. "Saya merasa juga ingin membantu menyelesaikan 'sengkarut', carut-marut masalah yang ada saat ini secara kelembagaan," tandasnya.

Menurut Johan, keterkejutannya beralasan karena nama tidak masuk daftar tujuh orang yang direkomendasikan oleh tim krisis internal KPK ke Presiden Joko Widodo.

Ia menceritakan, sehari sebelum Presiden Jokowi mengumumkan tiga nama Plt pimpinan KPK, pihak Istana meminta pihak KPK memberikan masukan nama Plt pimpinan KPK.

"Saya tadi benar-benar terkejut. Tidak pernah terpikirkan sebelumnya sama saya. Memang, kemarin di internal kami di KPK ada diskusi mengenai rekomendasi Plt itu. Ada sekitar tujuh nama yang kami usulkan, tapi tidak ada nama orang dari dalam KPK di daftar itu. Yang ada di daftar itu nama anggota Tim 9. Enggak ada nama dari dalam karena kami anggap kurang etis atau kurang tepat," jelasnya.